Sinergi DPPPA Kutim & PT IPS, Komite Gender Dikuatkan Jadi Motor Pemberdayaan Perempuan

upnews.id SANGKULIRANG — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) memperkuat komitmen kesetaraan gender di sektor perkebunan kelapa sawit. Bersama PT Indonesia Plantation Sinergi (IPS) dan Yayasan Solidaridad, kegiatan Pembentukan dan Penguatan Komite Gender bagi Pekerja Perempuan serta Istri Pekerja digelar di lingkungan perusahaan, Rabu (26/8/2026), dengan visi menjadikan Komite Gender IPS sebagai model percontohan bagi perusahaan lain di Kutim.
Kabid Perlindungan Perempuan DPPPA Kutim, Supianti, yang mewakili Kepala DPPPA Idham Cholid, menegaskan bahwa Komite Gender bukan sekadar struktur organisasi, melainkan ruang hidup untuk perlindungan, edukasi, komunikasi, dan pemberdayaan perempuan. “Kesetaraan gender bukan berarti menyamakan perempuan dan laki-laki, melainkan memastikan kesempatan, perlindungan, dan perlakuan yang adil sesuai kebutuhan masing-masing. Ini butuh kolaborasi penuh antara pemerintah, perusahaan, pekerja, dan keluarga,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan kesetaraan gender membutuhkan kolaborasi pemerintah, perusahaan, pekerja, keluarga pekerja, dan mitra pembangunan. Kesetaraan, kata dia, bukan sekadar menyamakan perempuan dan laki-laki, melainkan memastikan kesempatan, penghargaan, perlindungan, dan perlakuan yang adil sesuai kebutuhan masing-masing.
Koordinator Keberlanjutan PT IPS, Supriyadi, mengungkapkan bahwa perusahaan sebenarnya telah membentuk Komite Gender sejak 2016, namun saat itu perannya masih terbatas tanpa arah program yang jelas. “Penguatan bersama DPPPA dan Solidaridad ini membuka wawasan baru. Kami melihat semangat ibu-ibu luar biasa, potensi wirausaha mulai muncul, dan itu sangat positif,” ungkapnya. Supriyadi berharap pengalaman IPS dapat menjadi rujukan dan percontohan bagi perusahaan-perusahaan sawit lainnya di Kutai Timur.
Pendampingan dari DPPPA Kutim tidak berhenti pada pembentukan kepengurusan, melainkan diarahkan agar Komite Gender mampu menjalankan fungsi perlindungan, edukasi, dan pemberdayaan secara berkelanjutan — termasuk mendorong kemandirian ekonomi perempuan pekerja dan keluarga. Sinergi ini diharapkan melahirkan praktik baik yang dapat direplikasi, sehingga semakin banyak perempuan di sektor perkebunan Kutim yang terlindungi, diberdayakan, dan berkontribusi secara maksimal.(Ir/adv)






