Upnews.id, Sangatta — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan dunia kerja. Salah satu langkah yang dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi bagi instruktur lembaga pelatihan kerja serta peningkatan produktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Upaya tersebut ditandai dengan dibukanya Pelatihan dan Sertifikasi Metodologi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 4 bagi instruktur serta Pelatihan Peningkatan Produktivitas UMKM oleh Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, di Hotel Zenova Royal, kawasan Jalan Protokol Sangatta, Senin (12/10/2026).
Kegiatan yang digagas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutim ini berlangsung selama lima hari, mulai 12 hingga 16 Oktober 2026.
Pelatihan tersebut menjadi salah satu upaya menjawab tantangan ketenagakerjaan di Kutim, khususnya terkait kebutuhan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kualifikasi sesuai standar industri. Selama ini, keterbatasan kompetensi tenaga kerja lokal kerap menjadi alasan perusahaan merekrut tenaga kerja dari luar daerah.
Dalam sambutannya, Mahyunadi menegaskan bahwa Pemkab Kutim terus mendorong pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Serapan Tenaga Kerja Lokal. Regulasi tersebut mewajibkan perusahaan menyerap minimal 80 persen tenaga kerja lokal.
Namun, menurutnya, penerapan aturan itu juga harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, terutama di sektor pertambangan dan industri pendukung.
“Kita mau maksa tapi ini Perda, karena Perda itu pasti ada reward dan ada punishment, ada sanksi kalau melanggar Perda itu. Tapi kita mau paksakan, perusahaan punya alasan bahwa skill tidak sesuai. Nah, di sinilah menjadi penting acara pelatihan dan sertifikasi metodologi Level 4 ini, karena di sinilah nanti yang menyiapkan skill-skill masyarakat Kutai Timur yang bisa bekerja pada perusahaan,” tegasnya.
Ia berharap pelatihan dan sertifikasi tersebut dapat membantu menyiapkan instruktur yang kompeten sehingga proses pembinaan tenaga kerja lokal bisa berjalan lebih terarah dan sesuai kebutuhan lapangan kerja.
Selain membuka peluang kerja bagi masyarakat, Mahyunadi juga menyoroti pentingnya membangun kemandirian ekonomi untuk menghadapi masa ketika sektor pertambangan tidak lagi menjadi tumpuan utama daerah.
Menurutnya, pengembangan UMKM menjadi salah satu langkah yang perlu diperkuat agar masyarakat memiliki alternatif sumber penghasilan dan mampu memanfaatkan potensi daerah secara berkelanjutan.
“Pelatihan produktivitas UMKM diharapkan mampu melahirkan wirausaha tangguh yang bisa mengelola potensi daerah secara berkelanjutan,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Distransnaker Kutim, Sulisman, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Distransnaker Kutim. Program ini menyasar instruktur di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta serta para pelaku UMKM.
Ia menyebutkan, pelatihan dirancang untuk meningkatkan kompetensi instruktur sekaligus memperkuat kapasitas pelaku usaha agar memiliki kemampuan yang sesuai dengan standar dan kebutuhan masing-masing bidang.
“Tujuqn kegiatan ini, untuk meningkatkan kompetensi instruktur lembaga pelatihan kerja swasta dan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan yang terarah, terukur dan sesuai dengan kebutuhan,” jelas Sulisman.
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, panitia menghadirkan Eyen Harianto dari Jawa Barat sebagai pemateri spesialis metodologi Level 4. Sementara materi peningkatan produktivitas disampaikan oleh Rido dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda.
Melalui pelatihan ini, Pemkab Kutim berharap kualitas tenaga kerja lokal semakin meningkat, peluang masyarakat untuk terserap di dunia industri semakin terbuka, dan pelaku UMKM mampu mengembangkan usahanya secara lebih produktif. Dengan begitu, peningkatan kompetensi SDM dan penguatan ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan dalam mendukung pembangunan Kutai Timur.(Ir/Nt/Dr)
