Upnews.id, Jakarta – Insiden penilaian juri yang dianggap tidak adil dalam Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR di Kalimantan Barat akhirnya menemui titik terang. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, secara resmi mengumumkan bahwa babak final di wilayah tersebut akan diulang demi menjaga sportivitas dan nilai demokrasi.
Keputusan besar ini diambil setelah gelombang protes publik mencuat, terutama terkait kerugian yang dialami tim SMAN 1 Pontianak akibat penjurian dari internal Setjen MPR yang dinilai bermasalah.
Baca juga : Lomba Desa Paser 2026, Lima Desa Siap Beradu
Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Ahmad Muzani secara terbuka mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan lomba tersebut. Ia menegaskan bahwa MPR mendengarkan setiap masukan dan kritik yang datang dari masyarakat.
“Dalam kasus Kalimantan Barat, kami mengucapkan terima kasih dan kami semuanya memahami ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kekhilafan dalam penyelenggaraan itu. Karena itu, tadi pimpinan setelah mendengarkan itu, mengambil keputusan beberapa hal,” ujar Muzani dikutip dari detik. Rabu (13/5/2026).
Untuk menjamin keadilan pada lomba ulang nanti, MPR akan melakukan perombakan total pada sistem penjurian. Muzani memastikan tidak akan ada lagi juri internal yang terlibat, melainkan akan menggandeng pihak ketiga yang netral.
“Satu, Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final, akan kita lakukan ulang. Pada waktu yang akan segera diputuskan secepat-cepatnya. Yang kedua, juri yang akan menjuri dalam Lomba Cerdas Cermat tersebut adalah juri independen,” tegasnya.
Selain juri independen, pimpinan MPR RI juga berencana turun langsung untuk mengawasi jalannya perlombaan guna memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.
Terkait dua juri yang viral, yakni Dyastasita dan Indri Wahyuni (pejabat Setjen MPR), Muzani memastikan bahwa tindakan disiplin telah diambil. Ia mengaku telah memanggil dan memberikan teguran keras kepada yang bersangkutan.
Baca juga : DPRD Samarinda Klarifikasi Kabar Penahanan Insentif Guru, Disdikbud Ungkap Kendala Rekening Pasif
Muzani juga menyampaikan permohonan maaf secara kelembagaan kepada seluruh peserta dan masyarakat Kalimantan Barat. Ia justru mengapresiasi keberanian para siswa dalam menyampaikan protes sebagai bentuk latihan berdemokrasi yang sehat.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya. Dan kami mendengar itu sebagai sebuah cara untuk melatih mereka, untuk melatih menjadi contoh demokrasi yang baik,” ungkap Muzani.
Kasus ini menjadi momentum bagi MPR untuk melakukan evaluasi total terhadap seluruh kegiatan mereka. Muzani menjamin bahwa ke depannya, transparansi dan pandangan masyarakat akan menjadi prioritas utama dalam setiap program yang diusung lembaga tinggi negara tersebut. (An/Dr)
