Upnews.id, Samarinda – Suasana panas mewarnai diskusi publik yang digelar oleh KNPI Samarinda pada Selasa malam (14/04/2026). Forum yang sedianya menjadi ruang dialog antara Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut, justru menjadi ajang pembongkaran fakta terkait kebijakan redistribusi iuran BPJS Kesehatan yang menuai polemik.
Diskusi ini menyoroti keputusan Pemprov Kaltim yang membebankan kembali pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi sekitar 49 ribu warga miskin kepada empat kabupaten/kota, termasuk Kota Samarinda.
Baca juga : Pemkab Kutim Tanggung BPJS Ketenagakerjaan untuk 95 Ribu Pekerja Rentan
Andi Harun secara lugas melontarkan kritik pedas kepada Pemprov Kaltim. Ia menyoroti kebijakan yang dinilai diambil secara sepihak dan mendadak di tengah berjalannya tahun anggaran APBD. Menurutnya, keputusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) tahun 2019 dan 2025 yang berlaku.
“Ini bukan redistribusi, ini pengalihan sepihak. Kebijakan ini diambil di tengah APBD yang sudah berjalan, sehingga sangat mendadak dan melanggar regulasi yang ada,” tegas Andi Harun di hadapan peserta diskusi.
Forum tersebut sempat diwarnai kekecewaan karena Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, tidak hadir. Pemprov Kaltim hanya mengutus Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr. Jaya Mualimin, yang hadir tanpa didampingi satu pun anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Situasi memanas saat dr. Ifransyah Fuadi, Direktur RSUD Beriman Balikpapan, turut memberikan komentar dalam diskusi tersebut. Andi Harun sempat meluapkan kekesalannya terhadap dr. Ifransyah, yang dalam forum itu disoroti kedekatannya dengan Gubernur Kaltim (sebagai adik ipar Rudy Mas’ud).
Baca juga : Subandi Minta Pemkot Segera Tangani Persoalan Sampah di Samarinda
Kebijakan Pemprov Kaltim yang mengalihkan beban premi 49.742 jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) ini dinilai Andi Harun telah menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Warga kini diliputi kekhawatiran akan status kepesertaan jaminan kesehatan mereka akibat tarik-ulur tanggung jawab pembiayaan antara pemerintah provinsi dan kota.
Andi Harun berharap forum ini menjadi titik awal bagi Pemprov Kaltim untuk meninjau ulang kebijakan tersebut agar tidak mengorbankan hak dasar kesehatan masyarakat miskin. (An/Dr)
