Ramadhani Minta Sekolah Bontang Terima Anak Kampung Sidrap

Upnews.id, Sangatta – Anggota DPRD Kutai Timur dari Komisi D, Ramadhani, menerima aduan dari warga Kampung Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan. Terkait terjadinya pembatasan Penerimaan Murid Baru (PMB) untuk tahun ajaran 2026/2027.

Politis PPP itu menyebut, jika terdapat anak-anak Kampung Sidrap yang dibatasi bahkan ditolak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik jenjang SMP maupun SMA di sekolah yang terdapat di Kota Bontang.

Baca juga : Kampung Sidrap dibuat jadi Desa Persiapan

“Saya selaku anggota DPRD Kutim merasa warga saya di kecualikan,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, telah mengambil kebijakan untuk menerima anak Kampung Sidrap untuk bersekolah di Bontang atas dasar tenggang rasa.

Namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, pihak sekolah langsung menolak calon siswa yang kedapatan ber KTP Kutim.

“Saya berharap Pemkot Bontang bijaksana dalam mengambil keputusan, entah itu Wali Kota Bontang maupun aparatur sekolah yang melakukan penerimaan siswa baru,” tambahnya.

Jika ini dibiarkan, bisa saja Pemkab Kutim melakukan kebijakan yang sama. Akan membatasi secara signifikan bagi warga Bontang yang bekerja di perusahaan Kutai Timur.

Baca juga : Defisit Rp150 Miliar, Pemkot Bontang Ikat Pinggang dan Tunda Proyek Besar

Salah satunya perusahaan Indominco Mandiri, dimana secara geografis perusahaan pertambangan itu masuk Kutai Timur, namun pekerjanya 70% berasal dari Bontang.

“Kita berharap tidak melihat lagi masalah yang lalu, mari kita berfikir kedepan untuk kepentingan masyarakat yang berada di sekitarnya,” imbuhnya.

Ramadhani menyebut, jika Pemkab Kutai Timur tengah mengupayakan berdirinya sekolah fillial di daerah tersebut. Namun adanya pengurangan anggaran oleh pemerintah pusat, sehingga pembangunannya terhambat.

Baca juga : Disdukcapil Kutim Buka Posko Adminduk di Kampung Sidrap

Jika keuangan daerah telah kembali normal, dirinya berjanji bakal mengejar pemerintah untuk menyelesaikan pembangunannya, baik itu di APBD Perubahan maupun APBD 2027. (An/Dr)