Upnews.id, Sangatta — Sejumlah persoalan yang tengah menjadi perhatian di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dibahas dalam rapat rutin Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di ruang rapat Makodim 0909/KTM, Kawasan Pemerintahan Bukit Pelangi, Senin (15/6/2026).
Rapat yang berlangsung tertutup tersebut dipimpin langsung Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan dihadiri Ketua DPRD Jimmi, Dandim 0909/KTM Letkol Arh Ragil Setyo Yulianto, Kepala Kejaksaan Negeri Tutuko Wahyu Minulyo, Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto serta Kepala Kesbangpol Tejo Yuwono.
Usai pertemuan, Bupati Ardiansyah mengatakan rapat Forkopimda tidak hanya menjadi ajang koordinasi dan silaturahmi antar pimpinan daerah, tetapi juga membahas berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Salah satunya terkait potensi bencana yang masih mengancam sejumlah wilayah di Kutim.
“Di dalam pembahasan kita, kita masih mengedepankan persoalan kebencanaan yang sampai saat ini ada banjir, kebakaran pemukiman dan kebakaran lahan,” ujarnya.
Menurut Ardiansyah, meski saat ini Kutim berada pada fase cuaca El Nino, potensi banjir tetap perlu diwaspadai. Curah hujan yang turun secara tiba-tiba dalam intensitas tinggi dinilai masih berpotensi menimbulkan genangan hingga banjir di beberapa kawasan.
Selain banjir, ancaman kebakaran pemukiman dan kebakaran lahan juga menjadi perhatian. Namun demikian, kondisi kebakaran lahan saat ini disebut belum separah kejadian besar yang pernah terjadi pada tahun 2015 lalu.
Dalam rapat tersebut, berbagai masukan disampaikan oleh unsur Forkopimda agar upaya pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Salah satu poin yang mengemuka adalah pentingnya memperkuat sistem deteksi dini terhadap berbagai potensi bencana.
“Masukan dari yang diterima dalam rapat hari ini, yakni deteksi dini sesegera mungkin dimaksimalkan oleh Dinas BPBD,” tegasnya.
Langkah antisipasi tersebut dinilai penting, terutama setelah adanya laporan mengenai dampak gelombang laut yang sempat terdeteksi di wilayah pesisir Kutim. Beberapa daerah seperti Desa Sekerat dan Kecamatan Kaliorang disebut sempat merasakan rambatan gelombang akibat gempa bumi yang terjadi di Filipina dan Sulawesi beberapa waktu lalu.
Tak hanya soal kebencanaan, rapat juga menyoroti persoalan sosial yang belakangan cukup meresahkan masyarakat, yakni maraknya aksi balapan liar yang melibatkan kalangan remaja.
Forkopimda menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena selain membahayakan pelaku, aktivitas balapan liar juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Kutim berencana menggandeng Dinas Pendidikan untuk memberikan pembinaan langsung kepada para pelajar melalui sekolah-sekolah.
“Mungkin akan kita coba undang Dinas Pendidikan untuk menyampaikan ke sekolah-sekolah bagi anak-anak yang suka balapan liar,” pungkasnya.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Forkopimda Kutim berharap berbagai persoalan daerah, baik terkait kebencanaan maupun ketertiban sosial, dapat ditangani lebih cepat sehingga keamanan dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga.(Ir/nt/Dr)
