Wujudkan Satu Data Indonesia, Tiga Kelurahan di Bontang Jadi Pilot Project ‘Kelurahan Cantik’
upnews.id BONTANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang menunjuk tiga wilayah sebagai lokasi percontohan (pilot project) program Kelurahan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik) pada tahun 2026. Ketiga wilayah tersebut adalah Kelurahan Kanaan, Kelurahan Belimbing, dan Kelurahan Satimpo.
Program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas aparatur di tingkat kelurahan agar mampu mengelola data statistik secara mandiri, terintegrasi, dan akurat. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat lokal.
Kepala BPS Bontang, Nur Wahid, menjelaskan bahwa para aparatur kelurahan akan dibekali pedoman statistik teknis untuk melakukan input dan pengelolaan data secara sistematis.
“Target pembinaan dijadwalkan selesai pada Juni hingga Juli 2026. Setelah masa pembinaan, aksi pengumpulan dan pengelolaan data akan sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing kelurahan,” ujar Nur Wahid.
Melalui sistem ini, pemerintah daerah dapat memantau kondisi masyarakat secara lebih mendalam hingga level terbawah. Adapun indikator utama yang menjadi fokus pendataan meliputi. Angka kemiskinan dan tingkat kesejahteraan masyarakat, data pengangguran dan penempatan kerja,Kondisi ekonomi warga secara riil,Profil sosial ekonomi berbasis by name by address.
Selain program Kelurahan Cantik, BPS Bontang juga tengah menyiapkan dua agenda nasional lainnya yang akan dimulai pada Juni mendatang, yakni Pendataan Potensi Desa/Kelurahan serta Sensus Ekonomi 2026.
“Kami memohon dukungan penuh dari Pemerintah Kota Bontang hingga jajaran tingkat RT agar seluruh proses pendataan besar ini berjalan maksimal,” tambahnya.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, program Kelurahan Cantik adalah langkah strategis untuk menggeser beban pengelolaan data yang selama ini masih bertumpu di tingkat kota ke tingkat kelurahan.
“Selama ini tim kota yang lebih banyak bekerja. Melalui program ini, kelurahan diberikan kewenangan untuk langsung menginput dan memperbarui data warga secara berkala,” jelas Agus Haris.
Ia menekankan bahwa data berbasis by name by address yang dikelola langsung oleh kelurahan akan jauh lebih akurat dan transparan. Nantinya, data tersebut akan ditampilkan pada situs web resmi pemerintah sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Keterbukaan data ini sangat penting. Jika data di tingkat bawah akurat, maka pemantauan kondisi sosial masyarakat bisa lebih cepat dan intervensi kebijakan pemerintah pun tidak salah sasaran,” pungkasnya.(He/em)
