upnews.id BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terpaksa melakukan langkah efisiensi ekstrem pada tahun anggaran 2026. Hal ini menyusul melesetnya asumsi pendapatan daerah yang mengakibatkan defisit anggaran mencapai Rp150 miliar.
Kondisi keuangan tersebut memaksa pemerintah untuk mengocok ulang daftar belanja daerah demi menambal kekurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Sejumlah proyek infrastruktur dan pengadaan yang sebelumnya direncanakan pun terpaksa ditunda atau dibatalkan.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah pahit yang harus diambil untuk menjaga stabilitas fiskal daerah. Salah satu dampak paling signifikan adalah penundaan proyek pembangunan waduk Kanaan yang sebelumnya direncanakan menggunakan skema tahun jamak (Multi-Years Contract/MYC).
“Berat sebenarnya, namun saat ini tengah dilakukan ‘pembintangan’ program senilai Rp150 miliar karena kondisi defisit,” ujar Neni dalam sambutannya di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2027, Selasa (7/4/2026).
Secara terpisah, Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengungkapkan bahwa angka defisit tersebut bersumber dari asumsi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang tidak mencapai target. Selain itu, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai penyaluran dana transfer pusat untuk triwulan kedua.
Andi Faizal menegaskan bahwa Pemerintah Kota dan DPRD sepakat untuk melakukan evaluasi total terhadap daftar belanja. Langkah ini diambil guna menghindari risiko utang kepada pihak ketiga atau kontraktor jika proyek tetap dipaksakan berjalan.
Beberapa rencana belanja yang dipastikan terkena imbas efisiensi antara lain:
Proyek Mini Soccer di Berbas Pantai: Senilai Rp18 miliar. Pembelian Mes di Jakarta: Senilai Rp8 miliar. Rehabilitasi Kantor Wali Kota (ACP): Senilai Rp5 miliar.
Melihat kondisi APBD yang tertekan akibat dana lebih salur yang tidak dibayarkan, Andi Faizal menekankan pentingnya efisiensi di seluruh lini. Meski pemotongan anggaran dilakukan secara besar-besaran, ia menjamin pelayanan publik tidak akan terganggu.
“Karena ketersediaan anggaran terbatas, efisiensi harus dilakukan di semua sektor. Ini adalah kontraksi ekonomi yang harus kita hadapi. Yang terpenting, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” pungkasnya. (he/em)
