Upnews.id, Samarinda – Gelombang protes besar-besaran mewarnai Ibu Kota Kalimantan Timur, Samarinda hari ini Selasa (21/4/2026).
Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat tumpah ruah ke jalan guna menyuarakan mosi tidak percaya terhadap jalannya roda pemerintahan di Bumi Etam.
Baca juga : Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Siap Temui Masa Aksi 214
Sejak pagi hari, Masjid Islamic Center Samarinda telah berubah menjadi titik konsentrasi massa. Berbagai kelompok, mulai dari mahasiswa, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, hingga masyarakat tampak berkumpul mematangkan koordinasi.
Sekitar pukul 11.30 WITA, massa mulai bergerak serentak meninggalkan kawasan Islamic Center. Dengan atribut lengkap dan kibaran bendera organisasi, para peserta aksi melakukan long march melintasi jalur utama kota menuju pusat aspirasi di Jalan Teuku Umar No. 1, Karang Paci, Kecamatan Sungai Kunjang.
Setibanya di depan Gedung DPRD Kaltim, suasana semakin riuh. Massa yang terus bertambah langsung memadati gerbang utama dan menutup sebagian badan jalan, memaksa aparat kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas ketat di kawasan tersebut.
Ada pemandangan mencolok di tengah kerumunan. Massa membentangkan spanduk raksasa yang menampilkan ilustrasi tikus berdasi sebagai simbol perlawanan terhadap praktik korupsi. Kritik tajam terhadap dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan birokrasi daerah terpampang jelas di hadapan para wakil rakyat.
Baca juga : DPRD Kaltim Kawal Kesiapsiagaan Polda: Sispam Kota Adalah Jaminan Mutlak Stabilitas Investasi Bumi Etam
Ketidakterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan program daerah menjadi pemantik utama kekecewaan yang disuarakan melalui orasi-orasi bergantian.
Dalam aksi unjuk rasa kali ini, koordinator lapangan secara tegas menyampaikan tiga tuntutan utama kepada DPRD Kaltim, yakni:
Mulai dari mendesak adanya audit independen dan transparan terhadap seluruh kebijakan strategis Pemprov Kaltim. Menuntut penghapusan praktik KKN dalam penempatan jabatan maupun pengelolaan proyek daerah.
Serta mendesak DPRD Kaltim untuk tidak “ompong” dan lebih tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif.
Baca juga : Hindari Kemacetan Saat Aksi 21 April di Samarinda, Mantan Kabag Ops Polres Kutim Berikan Arahan
Aksi ini merupakan potret nyata kekecewaan sebagian besar masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah yang dinilai semakin menjauh dari prinsip transparansi. (An/Dr)
