Sangatta, upnews.id – Semenjak mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) sebagai pilot project Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI), bersama dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda.
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Timur terhitung sejak Januari hingga Desember 2019 telah menjalankan kepercayaan itu, dengan melakukan pendampingan terhadap 32 kasus yang berkaitan dengan anak. Mulai dari kasus persetubuhan, pencurian, narkotika, lakalantas hingga penikaman.
Menurut keterangan Jamiatul Khair Daik Kepala Dinas Sosial Kutim, yang didampingi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kutim Ernata Hadi Sujito. Pihaknya melakukan pendampingan dan memfasilitasi kasus yang berkaitan dengan anak, agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan tidak dibawa keranah hukum.
“Namun apabila kedua belah pihak tidak ada titik temu, maka kita (Dinsos) bakal mendampingi hingga putusan di Pengadilan Negeri Sangatta, setelah putusan anak itu dilimpahkan ke Dinas Sosial yang selanjutnya kita adakan rehabilitasi sosial untuk dibenahi agar lebih baik,” ujar Ernata.
Biasanya Dinas Sosial Kutim mengirim Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) ke Panti Rehabilitasi Sosial Anak di Samarinda. Selama menjalani rehabilitasi, anak tetap dapat mengikuti Pendidikan sesuai jenjang. Bahkan, kebutuhan setiap hari dari makan, pakaian hingga uang saku ditanggung oleh pihaknya.
Dengan banyaknya OPD, Instansi Vertikal, LKSA, organisasi profesi dan masyarakat hingga corporate yang terlibat dalam Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif. Maka proses bantuan terhadap persoalan hukum yang dihadapi oleh anak dapat lebih maksimal.
Selain melakukan pendampingan terhadap ABH, Dinas Sosial beserta pihak terkait rutin menggelar rapat penyususnan dan evaluasi kegiatan PKSAI di Kutai Timur. Yang terakhir di tahun 2019 dilaksanakan pada Kamis (19/12), dengan dihadiri oleh Psikolong, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Nurul Aitam dan Alkautsar serta Baznas Kutai Timur.(Yes)
