Upnews.id, Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengambil langkah mengejutkan dengan memutuskan untuk mengakhiri seluruh keterlibatan anggota keluarganya dalam struktur pemerintahan daerah. Keputusan berani ini diambil menyusul derasnya sorotan publik terkait isu nepotisme yang memanas dalam beberapa hari terakhir.
Pengumuman penting tersebut disampaikan langsung oleh Rudy melalui kanal media sosial pribadinya pada Minggu (26/4/2026). Langkah ini secara otomatis mencopot posisi adik kandungnya, Hijrah Mas’ud, dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Baca juga : Ini Alasan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Tidak Temui Masa Aksi 214
“Mulai esok saya meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural berkaitan langsung dengan Pemprov Kaltim serta membuka ruang transparansi luas,” ujarnya tegas pada akun Instagram resmi Rudy Mas’ud.
Keputusan ini menandai perubahan sikap yang signifikan. Sebelumnya, dalam pertemuan dengan awak media di Samarinda pada Kamis (23/4/2026), Rudy sempat membela penunjukan Hijrah. Ia menilai hal tersebut adalah hak prerogatif kepala daerah dan didasari oleh faktor kepercayaan (trust).
Kala itu, Rudy menjelaskan bahwa Hijrah memiliki peran krusial dalam mendampingi koordinasi kegiatan, terutama saat ia harus menjalankan tugas di luar daerah.
“Memang adik saya selama proses perjuangan hingga terpilih gubernur selalu mendampingi, khususnya saat saya menjalankan tugas di luar daerah,” katanya saat itu.
Polemik ini sempat memanas ketika Rudy mencoba memberikan analogi terkait hubungan kerja keluarga dengan membandingkan relasi antara Presiden Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo. Namun, perbandingan tersebut justru memicu reaksi beragam dan dinilai publik kian memperkuat persepsi praktik nepotisme di lingkungan Benua Etam.
Baca juga : Rudy Mas’ud: Labuan Cermin Destinasi Wisata Kelas Dunia Dari Berau
Sadar akan potensi erosi kepercayaan masyarakat, Rudy akhirnya memilih jalan tengah dengan membersihkan kabinetnya dari unsur keluarga demi menjaga prinsip transparansi.
Dengan kebijakan terbaru ini, Rudy berharap kegaduhan di tengah masyarakat dapat segera mereda. Ia berkomitmen untuk membawa gerbong Pemprov Kaltim ke arah yang lebih profesional dan terbuka terhadap pengawasan publik.
Ia ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil ke depan dapat dipantau secara terbuka tanpa harus terbebani oleh persepsi negatif terkait relasi kekeluargaan di lingkaran kekuasaan. (An/Dr)
