Upnews.id, Samarinda – PT BPD Kaltim Kaltara (Bankaltimtara) menegaskan posisinya sebagai pilar ekonomi di jantung Borneo. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Lainnya yang digelar pada 23 April 2026, terungkap potret soliditas permodalan bank plat merah ini yang 100 persen dikuasai oleh pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dengan total modal dikelola mencapai Rp7,8 triliun.
Struktur kepemilikan ini menjadi bukti nyata sinergi lintas wilayah yang kuat antara dua provinsi dan 15 kabupaten/kota, guna mendorong percepatan pembangunan di beranda IKN dan sekitarnya.
Baca juga : Ini Jajaran Direksi dan Komisaris Baru Bankaltimtara
Berdasarkan data laporan posisi keuangan per 23 April 2026, wilayah Kalimantan Timur masih memegang kendali mayoritas dengan total setoran modal mencapai Rp6,87 triliun atau sekitar 86,39%.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi pemegang saham pengendali dengan setoran modal fantastis senilai Rp5,1 triliun (64,07%). Di tingkat kabupaten/kota, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tampil menonjol sebagai pemilik saham terbesar kedua di wilayah Kaltim dengan nominal Rp596,2 miliar (7,49%), disusul oleh Kabupaten Berau dan Kabupaten Paser.
Sementara itu, wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) turut memberikan kontribusi signifikan dengan total modal disetor sebesar Rp1,08 triliun atau 13,61%. Menariknya, di wilayah ini, Pemkab Malinau menjadi pemegang saham terbesar dengan nilai Rp308,3 miliar (3,87%), melampaui setoran modal Pemerintah Provinsi Kaltara sendiri yang berada di angka Rp275 miliar.
Dikutip dari laman resmi Bankaltimtara, berikut adalah detail setoran modal dari para pemegang saham yang menjadi basis kekuatan finansial Bankaltimtara:
