Upnews.id, Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Faizal Rachman. Mewakili Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyampaikan beberapa poin saat Rapat Paripurna ke 18 DPRD Kutai Timur, dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kutim terhadap nota penyelasan pemerintah terhadap rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2024.
Dalam Pandangan umum tersebut, Faizal menyoroti persoalan pengelolaan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta layanan publik yang dinilai masih jauh dari kata maksimal.
Baca Juga : Faizal Rachman Usulkan Pembangunan Padepokan Silat di Kutim
Pada rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutai Timur, Senin (17/07/2023). Politisi PDI-P itu mengingatkan Pemerintah Kabuaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bahwa APBD tahun 2023 sebesar Rp5,9 triliun dan ditargetkan meningkat pada 2024 mendatang menjadi Rp8,1 triliun.
“Sayangnya seiring dengan itu, banyak masalah masyarakat yang cenderung jalan di tempat penyelesaiannya,” tegas Fiazal.
“Tidak malu kah kita dengan APBD sebesar itu, tapi masyarakat Kutai Timur masih harus menderita perjalanan berjam-jam, bahkan berhari-hari hanya untuk mencetak KTP atau akte,” tambahnya.
Faizal juga menyoroti pemenuhan elektrifikasi di Kutai Timur. Menurutnya sampai saat ini persentase desa yang belum tersentuh aliran listrik sebesar 36 persen alias belum bisa mengakses penerangan dari PLN.
“Meski urusan penerangan adalah urusan pemerintah pusat tapi apakah pemerintah daerah hanya duduk diam dan tidak mengupayakan persoalan itu agar segera diselesaikan,” imbuhnya.
Baca Juga : Faizal Rachman Minta Infrastruktur Pendidikan Ditingkatkan
Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan Kutim III itu pun mengkritisi kondisi infrastruktur berupa jalan di berbagai kecamatan yang mengalami rusak berat. Namun sampai bulan Juli 2023 ini realisasi proyek terutama berkaitan dengan pembangunan maupun perbaikan jalan belum sama sekali berjalan.
“Para pejabat sibuk untuk melakukan bimbingan teknis dan perjalanan keluar daerah,” terangnya.
Atas dasar sederet Pekerjaan Rumah (PR) tersebut dia mempertanyakan sampai kapan masalah tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu Fraksi PDI Perjuangan mengkhawatirkan akan muncul ganti Bupati di tahun 2024. (Ir/Dr-Adv)
