Evaluasi Kinerja 2025: Ketua DPRD PPU Desak Pemerintah Segera Eksekusi Ratusan Rekomendasi Pansus
Upnews,id PENAJAM – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, meminta Bupati beserta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak cepat menindaklanjuti ratusan rekomendasi hasil evaluasi kinerja tahun anggaran 2025.
Rekomendasi tersebut merupakan produk dari kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD PPU yang menghimpun berbagai persoalan lapangan serta laporan langsung dari masyarakat selama proses evaluasi berlangsung.
“Rekomendasi ini cukup banyak. Kami minta kepada bupati dan seluruh jajarannya untuk segera menindaklanjuti. Ini merupakan catatan penting bagi seluruh OPD sebagai cerminan aspirasi masyarakat,” ujar Raup Muin.
Raup menjelaskan bahwa catatan evaluasi tersebut dituangkan dalam dokumen formal berukuran A2 yang mencakup ratusan poin perbaikan. Dari sekian banyak catatan, persoalan pelayanan publik masih mendominasi, terutama di tiga sektor utama: kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Menurutnya, perbaikan di sektor pendidikan dan kesehatan adalah prioritas yang tidak bisa ditawar karena menyangkut hak dasar masyarakat.
“Banyak sekali catatannya, terutama pelayanan kesehatan dan infrastruktur. Namun, yang paling fundamental dan krusial itu adalah pendidikan dan kesehatan. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” tegas Raup.
Selain pelayanan publik, Raup Muin juga menyinggung aspek transparansi keuangan daerah. Ia mengonfirmasi bahwa kewajiban keuangan kepada pihak ketiga serta pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) telah berhasil dilunasi.
Meski demikian, Raup menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus tetap dilakukan secara pruden agar beban utang tidak kembali muncul dan membebani APBD di masa mendatang.
“Utang kita di SMI sudah lunas, termasuk kewajiban kepada pihak ketiga. Tapi ini tetap menjadi catatan kami; jangan sampai manajemen keuangan yang kurang tepat kembali membebani APBD hari ini maupun ke depan,” tambahnya.
Menutup keterangannya, Ketua DPRD PPU berharap pemerintah daerah segera menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk membedah rekomendasi tersebut secara teknis agar implementasinya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ini adalah akumulasi kinerja sepanjang 2025. Kami berharap secepatnya dilakukan rapat untuk mengeksekusi rekomendasi yang sudah kami sampaikan agar ada perubahan konkret di lapangan,” pungkasnya. (He/em)
