Upnews.id, Bengalon – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) terus menggalakkan penanganan Keluarga Risiko Stunting (KRS) secara masif. Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui aksi “jemput bola” yang digelar di Ruang Pertemuan Kantor Camat Bengalon, beberapa waktu lalu.
Kecamatan Bengalon menjadi wilayah keempat pelaksanaan program unggulan bertajuk Layanan Jemput Bola Stop Stunting, setelah sebelumnya sukses digelar di Kecamatan Teluk Pandan, Sangatta Selatan, dan Rantau Pulung.
Plh Kepala DPPKB Kutim sekaligus Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kutim, Yuriansyah, menegaskan bahwa aksi turun langsung ke lapangan ini merupakan bagian dari implementasi 50 program unggulan Pemkab Kutim. Pihaknya berkomitmen memastikan seluruh keluarga berisiko mendapatkan pendampingan serta penanganan secara cepat dan akurat demi mencetak SDM berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
“Dengan pendekatan jemput bola, kami memastikan seluruh keluarga yang masuk kategori berisiko mendapatkan pendampingan dan intervensi secara cepat dan tepat,” tegas Yuriansyah.
Mengingat luasnya sebaran data di lapangan, Yuriansyah mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader desa, hingga kemitraan dengan sektor swasta agar akselerasi penurunan stunting dapat berjalan optimal.
Baca juga : Belajar Cepat Penangganan Stunting, DPPKB Kutim Orientasi ke NTB
Sementara itu, Camat Bengalon sekaligus Ketua TPPS Kecamatan, Harun Al Rasyid, menggarisbawahi pentingnya ketepatan pemetaan masalah antara balita yang sudah stunting dengan keluarga yang baru masuk kategori KRS, agar bentuk bantuan yang disalurkan tepat sasaran.
“Anak stunting itu sudah kena, penanganannya berbeda dengan pencegahan yang masuk ke KRS,” ujar Harun.
Harun menjelaskan, indikator kerentanan KRS umumnya dipicu oleh keterbatasan sanitasi dan lingkungan dasar, seperti ketiadaan akses air bersih, fasilitas jamban tidak layak, serta rumah tidak layak huni. Namun, ia juga menyoroti pentingnya verifikasi data faktual di lapangan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pendataan.
Kegiatan sosialisasi dan audit data KRS ini turut dihadiri jajaran perwakilan TP-PKK Kutim, Kepala Desa se-Bengalon, unsur Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Forkopimcam, Penyuluh KB, hingga pimpinan perusahaan swasta setempat.
Sebagai wujud intervensi nyata di lokasi acara, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kutai Timur turut menyerahkan 20 paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) secara langsung kepada keluarga penerima manfaat di Kecamatan Bengalon. (Ir/Dr-Adv)
