Upnews.id, Kaliorang – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), Kecamatan Kaliorang yang berlangsung di BPU Desa Kaliorang pada Jumat (24/2/2023).
Pada kesempatan itu, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyampaikan bahwa Kecamatan Kaliorang di tahun 2023 ini mendapatkan alokasi APBD sebesar Rp 33, 775 miliar.
“Angka yang cukup besar tolong kepada Kepala Desa, Camat atau siapa saja, mohon betul-betul diamati program ini. Tapi terus terang angka ini juga termasuk didalamnya belanja pegawai, ADD dan termasuk tunjangan-tunjangan lainnya,” jelasnya.
Bupati menambahkan, untuk tahun 2023 Alokasi Dana Desa (ADD) di semua desa yang ada di Kutim akan dinaikkan. Meskipun tindak lanjutnya akan kelihatan pada saat APBD P. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa insentif atau honor Kepala Desa, Aparatur Desa, Kepala Dusun, Ketua RT dan anggota BPD juga akan dinaikkan.
“Mudah-mudahan saja naiknya besar, saat ini masih dalam proses,” sebutnya.
Baca Juga : Wujudkan TPA di Kaliorang, Ardiansyah Inginkan TPA Sampah Ramah Lingkungan
Selain itu, ia juga menyampaikan amanat dari Presiden Jokowi pada saat Mukernas Forkopimda se-Indonesia di Bogor dan pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan. Bahwa semua wilayah (desa) harus segera mencari keunggulan desanya masing-masing untuk menjadi program andalan desa.
“Misalnya Desa Bumi Sejahtera menjadi desa holtikultura karena ada petani milenial yang sudah bekerja dengan baik. Mengirim hasil sayur mayurnya keluar daerah Kutim berarti ini menjadi unggulan,” jelasnya.
Lebih lanjut, masih pesan Presiden Jokowi untuk menyemarakkan event-event di masing- masing wilayah kabupaten, kecamatan maupun desa seperti event olahraga, seni, budaya dan lainnya. Setiap event tersebut menghadirkan UMKM di dalamnya.
Baca Juga : SDN 004 Kaliorang Unjuk Gigi di Gerak Jalan Merdeka Belajar
“Bapak Presiden mengamanatkan seperti itu agar uang itu terus beredar di tengah masyarakat. Beliau menyampaikan saat ini masih ada uang masyarakat tersimpan kurang lebih Rp 700-800 triliun di bank yang tidak teroperasikan. Nah, diharapkan masyarakat atau pemerintah memfasilitasi kegiatan ini agar terjadi perputaran uang yang tadinya mengendap diorang tertentu atau di bank bisa keluar,” jelasnya.
Terakhir, ia kembali menjelaskan bahwa struktur APBD di Kutim sudah on the track. Perbandingannya melampaui standar bahwa belanja untuk pembangunan sekitar Rp 4,483 triliun atau 75,84 persen.
“Sedangkan belanja pegawai kita Rp 1,428 triliun atau 24,16 persen. Artinya perbandingannya sudah pas bahwa kita tetap memperioritaskan pembangunan baik itu infrastruktur berupa jalan, bangunan, fasilitas fasilitas yang lainnya dan ini memang jadi perhatian kita semua,” tutupnya. (*/Dr)
