Upnews.id, Nasional – Pemerintah mulai melakukan pembersihan terhadap unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang nakal. Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara operasional 1.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari total 26.800 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.
Langkah drastis ini diambil sebagai bentuk pengetatan standar operasional prosedur (SOP) demi menjamin kualitas asupan gizi yang diterima oleh jutaan anak sekolah.
Baca juga : DPRD Kaltim Dorong BGN Beri Insentif bagi Swasta dalam Pembangunan SPPG
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa ribuan SPPG tersebut dibekukan karena gagal memenuhi persyaratan dasar kesehatan. Dua poin utama yang menjadi batu sandungan adalah ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan belum dikantonginya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“SPPG yang tidak memiliki IPAL dan belum mendaftar SLHS, kita hentikan dulu sementara. Bahkan, bagi yang sudah mendaftar namun dalam satu bulan sertifikatnya belum terbit, tetap kita bekukan operasionalnya,” tegas Dadan saat meresmikan SPPG Pemuda Muhammadiyah di Bekasi, Selasa (21/4/2026).
Dadan menambahkan bahwa angka 1.780 unit tersebut bersifat dinamis. Proses verifikasi terus berjalan, sehingga jumlah unit yang ditutup bisa bertambah atau berkurang dalam satu hingga dua minggu ke depan, tergantung kecepatan pengelola dalam memenuhi standar pemerintah.
Senada dengan BGN, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menilai penutupan ribuan unit layanan ini sebagai “sanksi keras” yang diperlukan. Mengingat program MBG menargetkan 82,9 juta anak, pemerintah tidak ingin mengambil risiko sekecil apa pun terkait kesehatan.
“Satu anak pun tidak boleh ada masalah karena ini menyangkut masa depan generasi kita. Penutupan itu adalah langkah perbaikan yang paling keras, dan itu harus dilakukan jika standar tidak terpenuhi,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas tersebut.
Baca juga : Tanpa SDM Andal, Dapur Gizi MBG di Kaltim Terancam Jadi Proyek Mangkrak
Zulhas juga meminta pihak sekolah di seluruh Indonesia untuk bertindak sebagai pengawas garda terdepan. Jika ditemukan layanan atau kualitas makanan yang tidak sesuai standar, pihak sekolah didorong untuk tidak segan melayangkan keberatan.
“Sampaikan keberatan secara langsung ke SPPG. Jika tidak ada perubahan, segera lapor ke call center atau command center di kementerian. Kami akan menindaklanjuti dengan cepat setiap aduan yang masuk,” tutupnya. (An/Dr)
