Upnews.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengupayakan agar seluruh wilayah, termasuk permukiman terpencil, dapat menikmati layanan listrik layak. Lewat program unggulan Terang Kampongku yang masuk dalam RPJMD 2021–2026, DPMD Kukar kini memacu pelaksanaan di lapangan setelah seluruh desa dan kelurahan tercatat telah masuk dalam cakupan program secara administratif.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa verifikasi langsung di lapangan menjadi kunci untuk memastikan seluruh dusun dan RT benar-benar memiliki akses penerangan.
“Secara lokus, program ini memang sudah mencakup seluruh desa dan kelurahan, tapi saat kami turun langsung, masih ditemukan beberapa wilayah seperti dusun dan RT yang belum mendapatkan listrik. Karena itu, kami terus mendorong pemerataan, termasuk dengan menambah penerangan jalan umum (LPJU) di lingkungan yang masih gelap,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan perkembangan terbaru mengenai penyediaan jaringan PLN di Kecamatan Kenohan. Dua desa yang selama ini mengandalkan sumber listrik non-PLN akan segera mendapat jaringan resmi.
“PLN sudah bersurat kepada Pak Bupati Kukar untuk izin membawa material pembangunan jaringan listrik. Rencananya, dalam dua minggu ke depan material mulai dikirim, dan ditargetkan akhir tahun 2025 atau awal 2026 listrik PLN di dua desa tersebut sudah menyala,” jelas Arianto.
Luasnya topografi Kukar menjadi salah satu hambatan utama dalam pemerataan pasokan listrik. Tidak semua wilayah dapat dijangkau jaringan utama PLN karena kondisi alam yang dipenuhi bukit dan danau. Untuk itu, DPMD Kukar menghadirkan PLTS sebagai opsi yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan.
Arianto menyebut PLTS memberi ruang bagi warga di pedalaman untuk tetap menikmati penerangan setiap malam.
“PLN tidak bisa membangun jaringan di tengah danau atau di balik bukit, karena sistem mereka harus tersambung dengan jaringan utama. Maka dari itu, pemerintah daerah mengambil inisiatif melalui program Terang Kampongku dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di wilayah-wilayah pedalaman. Dengan cara ini, warga tetap bisa menikmati listrik meski tidak terjangkau jaringan PLN,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa daya PLTS mungkin tidak sebesar jaringan PLN, namun sudah memadai untuk kebutuhan dasar masyarakat.
“Setidaknya, masyarakat bisa menikmati listrik dari sore hingga subuh, tidak lagi hidup dalam kegelapan. Mereka bisa menyalakan lampu, kipas angin, hingga mengisi daya telepon seluler. Ini bentuk nyata pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Biaya pembangunan PLTS yang mencapai miliaran rupiah per titik disebut sepadan dengan manfaatnya bagi masyarakat. Pemerintah desa juga didorong menyediakan operator dan bekerja sama dengan warga dalam mekanisme iuran agar sistem dapat bertahan lama.
Sejak 2022, sebanyak 17 PLTS telah dibangun di sejumlah wilayah pedalaman seperti Tani Baru, Liang Buaya, Enggelam, Kupang Baru, hingga Marawis dan Kemang Jambu. Sementara itu, integrasi jaringan PLN tetap menjadi prioritas bagi wilayah yang memungkinkan secara teknis.
Arianto menegaskan bahwa pemerataan listrik adalah bagian dari upaya memastikan kesetaraan hak seluruh warga Kukar.
“Harapan kami, tidak ada lagi warga Kukar yang hidup dalam kegelapan. Program Terang Kampongku bukan hanya tentang listrik, tapi juga tentang keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Kalau masyarakat di perkotaan bisa menikmati listrik 24 jam, maka warga di pedalaman pun berhak atas kenyamanan yang sama,” ungkapnya.
