Upnews.id, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memberikan klarifikasi terkait beredarnya informasi terkait pengadaan ambulans dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2024, senilai Rp9 miliar.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Kabag Umum Setkab Kutim), Uud Sudiharjo, menyampaikan jika informasi anggaran Rp9 miliar dialokasikan hanya untuk satu unit ambulans. Dipastikan tidak tepat, anggaran itu merupakan akumulasi pengadaan beberapa unit ambulans beserta kelengkapan teknisnya.
Baca juga : Syaiful Bachri Serahkan Mobil Ambulans Untuk Warga Desa Sepaso
“Informasi yang menyebutkan bahwa anggaran Rp9 miliar diperuntukkan hanya untuk satu unit ambulance adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta dokumen pelaksanaan kontrak,” ujarnya saat ditemui Senin (2/3/2026).
Ia menjelaskan, dalam sistem RUP memang tercantum satuan. Namun, semestinya data tersebut menggunakan satuan unit. Kekeliruan tersebut, kata dia, murni bersifat administratif dalam proses penginputan data.
“Pada sistem RUP memang tercantum satuan LS (Lump Sum) yang saharusnya adalah menggunakan satuan UNIT, namun hal tersebut merupakan kekeliruan administratif dalam penginputan data. Nilai tersebut merupakan akumulasi beberapa unit ambulance beserta spesifikasi teknis, karoseri medis, dan kelengkapan sesuai standar pelayanan kesehatan,” jelasnya.
Uud menambahkan, kesalahan dalam pengisian data pada Rencana Umum Pengadaan tidak memengaruhi proses pengadaan itu sendiri. Seluruh tahapan tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan melalui mekanisme yang terbuka.
Di tengah polemik yang berkembang, Pemkab Kutim menegaskan komitmennya untuk menjaga keterbukaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta pembangunan infrastruktur secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah.
Baca juga : Warga Desa Tepian Terap Bersyukur Dapat Mobil Ambulance
Ia juga memastikan bahwa bantuan ambulans yang diadakan melalui anggaran tersebut telah diterima dan kini telah dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen penuh terhadap transparansi APBD serta peningkatan layanan kesehatan dan infrastruktur secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah. Dan alhamdulillah pemberian bantuan ambulance sudah diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Melalui penegasan ini, Pemkab Kutim berharap tidak lagi terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat. Klarifikasi tersebut disampaikan sebagai upaya meluruskan persepsi publik agar tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak sesuai dengan fakta administrasi maupun dokumen pengadaan. (Put/Dr)
