Maswar Meminta Dosen STAIS Bersikap Bijak
Pemerintah Sedang Beradaptasi Dengan Sistem Baru
Upnews.id, Sangtta – Aliansi Dosen dan Karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS) Kutai Timur, kembali melakukan aksi setelah tuntutan mereka agar gaji selama 6 bulan terakhir segera dibayarkan, tak kunjung terealisasi.
Kali ini, Akademisi bersama dengan karyawan dan mahasiswa mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) Kutim, untuk mengadukan nasibnya. Salah satu legislator yang hadir yakni Ketua Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat, Maswar.
Dosen Dan Karyawan STAIS Tuntut Pembayaran Gaji
Menurutnya, persoalan yang tengah dihadapi Dosen dan karyawan STAIS, juga dialami oleh saudaranya yakni Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER), serta beberapa organisasi. Bahkan termasuk dana makanan tahanan Polres Kutim.
“Semua hibah tengah bermasalah, ada pemberlakuan sistem baru. Jika sebelumnya menggunakan SIMDA kini menjadi SIPD. Dan Pemerintah sekarang sedang beradaptasi dengan sistem itu,” jelas Maswar.
Bahkan, ada Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) yang menggugurkan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur soal dana hibah. Maka, solusinya diperlukan Pebup baru sebagai payung hukum untuk mengatur soal dana hibah.
Terkait kondisi dapur Dosen dan Karyawan STAIS yang tidak mengepul semenjak tidak mendapatkan haknya selama 6 bulan terakhir. Politisi Golkar itu menyebut bisa dicarikan solusinya dengan dana talangan maupun yang lain, tapi bakal menjadi buah simalakama. Menurutnya, selesai persoalan di STAIS lalu bagaimana dengan STIPER dan yang lainnya.
“Dosen jangan ada yang mogok, karena kita harus bersikap bijak bahwa semua orang ada masalah. Masalah berat dan ringan kita hadapi bersama. Tapi bagaimana juga kita menyelesaikan masalah tanpa ada masalah baru. Dengan adanya mogok maka mengakibatkan tertundanya mata pelajaran, yang akan merugikan mahasiswa,” tegasnya.
Dari Komisi D mengharapkan agar persoalan ini dapat segera terselesaikan tanpa ada persoalan yang baru. Oleh sebab itu, dirinya bakal terus mengawal persoalan ini hingga ke Pemerintah agar apa yang menjadi tuntutan Dosen dapat terpenuhi. (NZ)
