Upnews.id, Sangkulirang – Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) tingkat Kecamatan Sandaran yang disatukan dengan Sangkulirang di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Sangkulirang, Jumat (24/2/2023),
Camat Sandaran Tri Sukadar mengatakan daerah yang dipimpinnya belum memiliki akses jalan yang representatif. Hal tersebut menurutnya masih menjadi kendala utama perkembangan Sandaran hingga kini. Apalagi warga Sandaran untuk menuju Kecamatan, kebanyakan masih melalui Desa Peridan (Kecamatan Sangkulirang).
“Untuk akses jalan darat dan numpang di Desa Tanjung Manis. Jadi belum ada jalan khusus, menuju Kecamatan Sandaran,” ungkap Tri Sukadar.
Untuk itu, melalui Musrenbang untuk 2024 tersebut, Tri Sukadar masih berharap pembangunan infrastruktur dasar agar semakin diperhatikan oleh Pemkab Kutim. Sebab akses jalan mempunyai peranan yang penting dalam pengembangan wilayah. Demi mengurangi disparitas atau kesenjangan antar wilayah, pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui distribusi barang dan jasa. Prasarana vital penunjang semua aktivitas masyarakat.
Pihaknya mencoba akan membuka akses pintu gerbang di Desa Perupuk yang berbatasan langsung dengan Desa Susuk, guna mendapat akses jalan yang lebih dekat dan murah biaya pembangunannya.
“Terima kasih Bapak Bupati menyampaikan bahwa ada pembangunan rigid beton dari Desa Perupuk ke Desa Susuk. Ini sebuah prestasi yang kami terima dan ini sebuah Rahmat, sebuah Hidayah yang dimanfaatkan untuk memudahkan akses jalan ke Sandaran,” kata Tri Sukadar.
Baca Juga : Jika Tak Sanggup Membangun, Apansyah Minta Sandaran Diserahkan Ke Berau
Tri Sukadar tak menampik bahwa Sandaran sulit ditempuh dari berbagai penjuru. Darat, laut maupun udara, terlebih Sandaran tidak punya Bandara.
Namun dia mengaku memiliki beberapa strategi yang coba dilaksanakan di Sandaran. Pertama menyosialisasikan program “Sandaran Berlayar”. Dia ingin Sandaran sejajar dengan kecamatan lain. Artinya kalau kecamatan lain punya akses jalan darat, fasilitas kantor, sarana telekomunikasi dan lainnya, maka Sandaran juga ingin setara.
“Sehingga kami (Kecamatan Sandaran), dengan moto ‘Berlayar’, kami mengedepankan program berusaha layak, aman, nyaman dan relegius,” ungkap dihadapan Bupati Kutim H Ardinasyah Sulaiman, Wakil Bupati H Kasmidi Bulang, Ketua DPRD Kutim Joni, Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan dan Anggota DPRD Kutim lainnya, unsur Muspika serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Kutim.
Menambahkan paparannya, Tri Sukadar menyebut wilayah sembilan desa di Sandaran, tersebar dengan jarak yang sangat luas. Sehingga untuk penggarapannya dibagi dalam tiga zona. Zona 1 meliputi Desa Susukan dan Marukangan, zona 2 yakni Desa Manubar dan Tadoan.
Zona 3 adalah Desa Tanjung Mangkalihat dan Sandaran yang secara langsung berbatasan dengan Kabupaten Berau, yang hingga kini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sandaran dan Tanjung Mangkalihat, warga masih banyak menggunakan akses fasilitas Kabupaten Berau.
Untuk penggarapan wilayah, Camat Sandaran mengaku menerapkan strategi APEL atau signkatan dari Aksi Pelayanan dan pemberdayaan di Lapangan. Tak dipungkiri olehnya untuk datang ke kantor, warga Sandaran masih kesulitan.
Baca Juga : Ali Prioritaskan Usulan Masyarkat Sandaran
Sehingga pihak Pemerintah Kecamatan melakukan aksi jemput bola. Termasuk dalam pelayanan administrasi kependudukan, administrasi pelayanan yang lain. Kami mencoba melakukan aksi dengan kunjungan ke desa-desa meskipun sulit dilakukan dan dengan biaya dan risiko yang tinggi juga.
“Karena untuk menempuh wilayah Sandaran ada namanya ‘Gunung Neraka’. (Tempat) Ini ekstrim, mungkin bagi yang sudah ke Tanjung Mangkalihat tentunya melewati nerakanya jalan di Sandaran,” jelasnya.
Sandaran menurutnya masih terisolasi, belum didukung telekomunikasi yang maksimal. Hanya spot-spot tertentu yang bisa diakses. Dia bersyukur masih terbantu dengan dengan adanya IT Wifi. Untuk semua problematika tersebut, Tri Sukadar berharap, Bappeda dan tim verifikasi Kabupaten Kutim, bisa menjadikan prioritas utama usulan dari Kecamatan Sandaran. Khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Meliputi listrik, air, infrastruktur jalan hingga fasilitas pemerintahan.
