Upnews.id Samarinda- Wakil Gubenur Kaltim memberikan penjelasan terkait kunjungan Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kaltim. Kunjungan tersebut diantaranya terakit kepatuhan dalam tata kelola keuangan. “Ini kegiatan rutin untuk meninjau kinerja Pemprov. Kalau dilihat dari MCP (Monitoring Center for Prevention), Kaltim alami peningkatan. Memang ada kabupaten yang turun, tapi secara umum tata kelola keuangan kita masih cukup baik,” jelas Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi
Dari pemaparan tersebut, MCP Kaltim pada 2020 memiliki nilai 54 persen. Kemudian pada 2021 naik menjadi 82 persen. Adapun rata-rata nilai pemda se-Kaltim adalah 65 persen. Masih di bawah standar nasional yaitu 80 persen.
Adapun kabupaten/kota dengan nilai MCP tertinggi yakni Balikpapan 89 persen dan terendah Mahakam Hulu dengan 33 persen. “Walau pun masih di bawah nasional, yang penting seluruh ASN di seluruh pemerintahan tetap berupaya lakukan yang terbaik,” tegasnya. Hal yang disorot adalah upaya menaikan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak. Alasannya banyak sektor potensial yang kerap lepas pengawasannya. Salah satunya batu bara dan kelapa sawit.
Anwar Sanusi Minta Kepada Semua Kalangan Terus Jaga Budaya Khas Kaltim
KPK juga menyinggung sektor usaha walet di Kaltim yang punya banyak kontribusi. Di mana semestinya bisa berikan retribusi, namun tidak semua bisa tertagih. Ia juga menyampaikan bahwa Kaltim sudah menerapkan MCP di delapan area strategis. Delapan area intervensi tersebut meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Keuangan Desa.
“Dari tahun ke tahun nilai MCP kita semakin membaik,” tutur Hadi. Dalam rapat juga disinggung keberadaan IKN. Hadi berkata kalau APBD Kaltim setiap tahun rata-rata hanya Rp 15 triliun. Padahal secara geografis justru lebih luas dari pulau Jawa. “Saya tahu APBD enam pemda di provinsi di Jawa kalau digabung bisa mencapai Rp 600 Triliun atau 60 persen APBD ada di Jawa. Sementara kami jauh di bawahnya. Insyaallah ketika kami ditetapkan sebagai IKN, pembangunan tidak lagi hanya berpusat di Jawa, tetapi Indonesia sentris,” selorohnya. (adv)
