upnews.id SANGATTA – Semua fraksi di DPRD Kutim menyampaikan Pemandangan Umum terhadap rancangan KUA-PPAS yang telah disampaikan Pemkab Kutim beberapa waktu lalu dalam sidang paripurna ke 18 di ruang sidang utama, gedung DPRD Kutim, Senin (16/7/2023). Tujuh fraksi itu adalah Partai Golkar, Demokrat, PDI P, PPP, Nasdem, Amanat Keadilan Berkarya (AKB) dan Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Pada prinsipnya seluruh fraksi sependapat dengan usulan pemerintah dengan beberapa catatan.
Diantaranya adalah percepatan program dan kegiatan terutama proyek proyek strategis, selanjutnya mengingatkan Pemkab Kutim untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Kemudian penyusunan KUA-PPAS harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta penyusunan rencana KUA ppas harus berdasarkan analisis yang mendalam sehingga keputusan yang diambil tidak jauh dari target perencanaan.
Seperti Fraksi Partai, Golkar yang dibacakan langsung oleh Hj Hasna yang menyatakan bahwa Fraksi Golkar meminta Bupati untuk menginstruksi kepada perangkat daerah yang belum melakukan realisasi anggaran 2023 agar segera melaksanakan program kegiatan.
“Khususnya pada OPD-OPD yang memegang program kegiatan strategis seperti Dinas PU,Dinas Perkim,Dinas Pertanian yang memegang program kegiatan strategis bagi kepentingan masyarakat. Realiasi Belanja Pemerintah Daerah melalui APBD dapat menggerakan ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat,” kata Hasna saat membacakan pandangan Fraksi Partai Golkar.
Selain itu, Fraksi Golkar mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah pada APBD 2022 terdapat silpa. Sesuai ketentuan perundang-undangan maka SILPA 2022 dapat dimasukan dalam Struktur APBD-P TA 2023.
“Kami mendorong agar Proses pembahasan Anggaran Belanja tambah (ABT) harus segera mungkin sehingga realisasi / serapan anggaran dapat dilaksanakan secara maksimal, unutk membiayai pembangunan infrastuktur dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” urainya.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan Abdi Firdaus menuturkan melihat sumber pendapatan asli daerah yang belum maksimal, fraksi partai demokrat mendorong kepada pemerintah untuk bisa lebih teliti melihat sektor-sektor yang mampu mendongkrak kenaikan pendapatan asli daerah.
“Seperti, pariwisata, pajak hotel dan sektor lainnya berdasarkan laporan hasil pertanggungjawaban (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” imbuhnya.
Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Faizal Rachman menuturkan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan yang baik dan terjangkau adalah hak dasar setiap individu. Masyarakat Kabupaten Kutai Timur membutuhkan akses mudah dan terjangkau ke fasilitas kesehatan yang berkualitas, termasuk pelayanan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Dalam rangka mewujudkan hal ini, penambahan anggaran untuk subsidi BPJS di Dinas Kesehatan menjadi penting.
“Selanjutnya penambahan anggaran untuk subsidi BPJS di Dinas Kesehatan akan membantu mengurangi beban finansial yang ditanggung oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Hal ini sangat penting mengingat biaya pelayanan Kesehatan yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Dengan adanya subsidi BPJS yang memadai, diharapkan masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa harus khawatir tentang biaya yang harus ditanggung,” tuturnya
Berikut, Fraksi PPP dibacakan oleh Hj Fitri, ia mengatakan perlu dilakukannya evaluasi terkait lambatnya progres proyek multiyear yang ada. Jadi, ia berharap ke depan penganggaran pembangunan harus berbanding lurus dengan presentasi. Sehingga bisa menilai seberapa pantas yang diberikan kepada proyek-proyek tersebut.
“Kami menilai penyerapan anggaran di 2023 ini, masih perlu dibenahi. Perencanaan kurang baik dan belum matang menjadi sebab lambatnya serapan anggaran di perangkat daerah,” jelasnya.
Fraksi KIR disampaikan oleh David Rante, ia mengatakan masyarakat harus bisa merasakan dampak positif pembangunan yang telah direncanakan. Namun sampai saat ini progres pekerjaannya belum terealisasi secara optimal. Maka dari itu pihaknya berharap pemerintah bisa segera menggenjot persoalan tersebut.
“Fraksi KIR mengapresiasi pemerintah dan mendukung segera dilakukan pembahasan yang lebih terperinci antar pemerintah kabupaten dengan DPRD sesuai jadwal yang telah diatur dalam perundang-undangan,” ujarnya.
Sedangkan fraksi partai AKB dibacakan oleh Agusriansyah. Ia meminta Pemkab Kutim untuk mengarahkan anggaran sebesar Rp 8,1 trilYun lebih ke program pembangunan Yang berhubungan penyediaan infrastruktur. Seperti jalan protokol, pembenahan lingkungan, drainase dan lain sebagainya.
“Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat Kutim,” imbuhnya.
Sementara fraksi partai Nasdem tak ada perwakilan yang hadir menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan KUA-PPAS dalam sidang paripurna kali ini. (adv)
