upnews.id SANGATTA – Rapat paripurna DPRD Kutai Timur (Kutim) Senin (17/7/2023) berlangsung Khidmat. Faizal Rachman Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pemandangan umumnya terkait, Serapan anggaran , sejumlah fasilitas umum yang kurang maksimal dan kemiskinan masyarakat yang cukup banyak di daerah ini.
“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan khawatir akan muncul tagar ganti pupati tahun 2024 mendatang. Sebab, dengan anggaran yang besar seperti sekarang ini, justru pembangunan dan sejumlah fasilitas masih minim dirasakan masyarakat,” ujar Faizal.
Sejumlah alasan yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan terkait penggantian pucuk pimpinan Pemerintahan Kutim saat ini, antara lain, angaran Kutim tahun 2023 ini mencapai sekitar Rp 5,9 trilyun, namun masih banyak masyarakat yang miskin.
Fraksi PDI Perjuangan menilai Bupati tidak mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Sebab, dengan anggaran yang besar.
Bahkan tahun 2024 mendatang, diasumsikan APBD Kutim mencapai Rp 8,1 trilyun. Jika anggaran itu terpenuhi dikhawatirkan manajemen pemerintahan dan program yang telah dicanangkan tidak bisa tercapai. Seperti tahun 2023 ini saja, hingga bulan Juli belum ada tanda-tanda sejumlah kegiatan di lapangan, seperti proyek multi years.
“Tidak malukan kita bahwa dengan anggaran besar seperti itu, masih ada jalan-jalan yang berlumpur dan becek. Tidak malu kah kita, dengan anggaran seperti itu masih banyak masyarakat kita yang miskin,” ujar Faisal ketika menyampaikan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan.
Dikatakan, Sampai bulan Juli, belum ada tanda-tanda proyek multi years dilaksanakan. Sudah seharusnya jalan tersebut bisa dinikmati masyarakat dengan baik. Bahkan Pemerintah dinilai hanya melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan rapat-rapat di luar daerah, seolah tidak peduli dengan nasib yang dialami masyarakat.
“Tidak malu kah kita, masih ada 36 persen desa di Kutim yang masih gelap gulita. Meski masalah listrik merupakan urusan pemerintah pusat, namun sepertinya kita berpangku tangan saja. Padahal anggaran kita cukup besar tahun ini. Bahkan tahun depan lebih besar lagi,” kata Faizal.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, tidak malu kah kita, bahwa masih ada masyarakat yang dirawat di rumah sakit Pratama Sangkulirang, meski memiliki BPJS, namun harus tetap mengeluarkan biaya jutaan rupiah dan dinyatakan kartu BPJS tidak berlaku. Salah satu alasannya adalah tidak ada dokter spesialis di sana.
Apakah hal itu akan terus terjadi. Dengan anggaran yang cukup besar, apakah pemerintah tidak bisa berbuat banyak terhadap penderitaan masyarakat seperti itu. (adv)
