Cegah Risiko Bahaya, Wabup Mahyunadi Minta Jembatan Lembak Segera Ditangani: Jangan Sampai Ada Korban
upnews.id BENGALON – Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi turun langsung meninjau kondisi Jembatan Lembak di Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Sabtu (22/8/2026), yang mengalami penurunan tanah (settlement) pada salah satu ujungnya sehingga permukaan jalan tidak lagi sejajar. Bersama unsur Forkopimcam Bengalon, ia menegaskan keseriusan pemerintah daerah menjamin keselamatan masyarakat meskipun aset tersebut berada di bawah kewenangan pihak lain.
Jembatan Lembak merupakan jalur poros vital yang menghubungkan Bengalon dengan Kaliorang, Kaubun, Karangan, Sangkulirang, Sandaran, hingga akses menuju Kabupaten Berau. Jika putus atau rusak parah, dampaknya akan melumpuhkan mobilitas warga dan arus distribusi barang di kawasan timur Kutim secara luas.
Di lokasi, Mahyunadi memerintahkan Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan segera berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) maupun instansi terkait Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan penanganan teknis yang cepat dan tepat.
“Masyarakat tidak mempersoalkan soal kewenangan; yang mereka harapkan adalah kehadiran pemerintah menjamin keselamatan. Jangan sampai ada korban baru kemudian kita bergerak. Itu yang harus kita cegah sedini mungkin,” tegas Mahyunadi dengan nada tegas namun penuh perhatian.
Ia mengakui adanya jalur alternatif lewat Desa Sepaso Selatan, namun lebar jalan yang terbatas, sebagian berupa tanah, serta melewati kawasan padat membuatnya belum mampu menampung kendaraan besar—terutama saat musim hujan. Kondisi ini terlihat dari antrean kendaraan yang sering mencapai satu kilometer lebih pada jam sibuk, sebagaimana disampaikan warga setempat, Mustamin.
“Penurunan ini sudah berlangsung sekitar satu setengah bulan. Kami berharap ada solusi segera agar aktivitas warga dan pengiriman barang tidak terus terganggu,” ujar Mustamin.
Mahyunadi menegaskan bahwa kendati penanganan teknis menjadi wewenang pihak lain, Pemkab Kutim tetap mengambil peran menghubungkan, memantau, dan mendesak agar perbaikan segera dilakukan demi kepentingan bersama. Jembatan ini bukan sekadar beton dan besi, melainkan urat nadi ekonomi dan konektivitas ribuan warga di wilayah timur Kutai Timur.
“Kami pastikan komunikasi terus terjalin. Keselamatan warga adalah prioritas utama kami, tanpa menunggu alasan kewenangan,” pungkas Mahyunadi.(Ir/adv)
