Upnews.id, Tenggarong – Kawasan Taman Tanjong, Tenggarong, pada Rabu (29/4/2026) terasa berbeda. Sebanyak 116 pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi dilantik dalam sebuah prosesi yang khidmat.
Pelantikan ini menjadi momentum bagi Bupati Kukar, Aulia Rahman Basrim memberikan arahannya, Bupati Aulia meminta para pejabat baru ini untuk melakukan revolusi mental dan benar-benar hadir untuk masyarakat.
Bupati menegaskan bahwa paradigma lama di mana pejabat merasa ingin diistimewakan harus segera dibuang jauh-jauh.
“Tunjukkan citra Bapak Ibu sekalian sebagai seorang pelayan yang baik, bukan malah mau dilayani,” tegas Bupati Aulia di depan para pejabat yang baru saja mengambil sumpah jabatan.
Kualitas kerja juga menjadi sorotan. Beliau ingin setiap aparatur bekerja dengan standar tinggi, bukan sekadar menggugurkan kewajiban atau bekerja tanpa arah.
“Biasakan untuk mengerjakan segala sesuatu dengan cara yang sempurna, jangan asal-asalan. Berikan pengabdian yang terbaik,” pesannya.
Bupati juga memberi instruksi khusus, terutama bagi para lurah dan pejabat struktural yang bersentuhan langsung dengan warga, untuk lebih rajin “blusukan”. Menurutnya, komunikasi yang santun dan kehadiran fisik di lapangan adalah kunci kepercayaan publik.
“Turunlah ke masyarakat, dengarkan langsung keluhan mereka. Kadang masyarakat hanya butuh didengarkan,” tambahnya.
Di era digital yang serba transparan ini, Bupati mengingatkan bahwa perilaku satu pejabat akan menjadi cermin bagi seluruh pemerintahan. Ia mewanti-wanti agar tidak ada lagi oknum yang berani bermain dengan praktik pungli atau bersikap kasar kepada warga.
“Kalau Bapak Ibu bersikap kasar kepada masyarakat, orang akan menilai pemerintahan ini seperti itu wajahnya. Tidak ada yang bisa ditutupi, praktik pungli pasti akan ketahuan,” tegasnya mengingatkan.
Bupati memberikan pesan mendalam mengenai integritas. Ia mengibaratkan jabatan sebagai sebuah amanah yang memiliki beban moral jangka panjang bagi anak cucu kelak.
“Keuntungan materi dari penyalahgunaan kewenangan mungkin tidak seberapa, tetapi beban moral dan dosa sejarahnya sangat besar,” tutup Bupati Aulia.(Nt/Dr)
