DPRD KutimKutai Timur

Adi Sutianto : Tim khusus kawal rencana pembangunan bandara di maloy

Upnews.id, Sangatta- Ketua Komisi C DPRD Kutim Adi Sutianto menilai DPRD Kutim akan membentuk tim khusus terkait rencana pembangunan bandara yang direncanakan PT Indexim Coalindo di Desa Maloy. Hal itu diutarakannya usai menggelar hearing dengan Pemkab Kutim dan PT Indexim Coalindo di DPRD, Kamis (4/5/2023),

“Kalau panja mungkin tidak. Sebab, nanti jika panja, eksekutif (pemerintah) tidak bisa masuk. Sehingga bentuk tim yang terdiri dari unsur DPRD, pemerintahan kabupaten, kecamatan, desa termasuk tokoh maysarakat,” jelasnya.

Menurutnya, kawan-kawan di DPRD tidak setuju, apabila status bandara itu menjadi  bandara khusus. Alasannya, tidak memberikan dampak posisitf dan akses manfaat bagi masyarakat.

Politisi asal Kecamatan Kaliorang ini, berjanji akan terus mengawal proses  pembangunan bandara tersebut agar memberikan  akses manfaat bagi masyarakat. Untuk sementara ini, dewan belum mengusulkan membentuk panja maupun pansus.

Rapat yang digelar di ruang hearing sekertariat DPRD, dipimpin Ketua Komisi C yang membidangi pembangunan, Adi Sutanto. Kegiatan itu dihadiri beberapa anggota dewan diantaranya Muhammad Ali, Masdari Kidang, dr Novel Tyty Paembonan, Yan, Hepnie Armansyah, Jimmy, Ahcmad Gazali, David Rante, Bastie Sanggalani, Alfian Aswad, Apansyah, Piter Palinggi, M Amin serta Ubaldus Badu.

Ditemui usai kegiatan, Politisi dari Partai Golkar ini menyebut, setelah mendengar penjelasan dari berbagai pihak yang terlibat dalam hearing tersebut, pihaknya akan membentuk tim independen. Tim itu akan menindaklanjuti permasalahan pembangunan bandara yang akan dilaksanakan PT Indexim.

Sedangkan Muhammad Ali menambahkan, untuk status bandara seharusnya  juga mengakomodir kepentingan masyarakat. Jika nanti bandara dibangun khusus untuk perusahaan, tetunya masyarakat akan kesulitan mengakses ke sana.

“Saya mengusulkan, agar perusahaan memiliki komitmen untuk pembangunan bandara, juga harus mengakomodir kepentingan masyarakat. Misalnya 70 persen untuk perusahaan dan 30 persen untuk masyarakat,” ujar pria asal Kecamatan Sangkulirang ini. (NT/adv)

Baca Juga

Back to top button