Upnews.id, Sangatta – Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun 2024 mencapai Rp8 triliun.
Pencapaian pemeritnah untuk tingkatkan APBD tahun depan, diapresiasi oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Agusriansyah Ridwan.
Baca Juga : Faizal Rachman : APBD Kutim Besar, tapi Masalah Masyarakat Jalan Ditempat
Hal itu disampaikan langsung oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Rapat Paripurna ke 18, terkait penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dalam DPRD Kutim terhadap nota penjelasan pemerintahan mengenai rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024, Senin (17/07/23).
Agusriansyah Ridwan yang mewakili Fraksi Nasional Kesejahteraan Bangsa, menyatakan mengapresiasi atas pencapaian tersebut. Pendapatan daerah direncanakan Rp8 triliun merupakan satu peningkatan dan tentunya kita memberikan apresiasi terhadap pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, yang telah melakukan kerja keras sehingga mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat.
“Capaian tersebut berhasil tembus hingga Rp8,1 triliun, menunjukkan komitmen dan kinerja yang luar biasa dalam mengelola keuangan daerah”, ungkapnya.
Capaian APBD sebesar Rp8.1 triliun merupakan tonggak sejarah bagi daerah Kutai Timur. Jumlah anggaran yang signifikan ini mencerminkan upaya maksimal dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Tentunya sangat pantas untuk kita berikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dalam hal peningkatan APBD yang sebagaimana kita ketahui bahwa didalam perjalanan sejarah berdirinya Kabupaten Kutai Timur ini merupakan prestasi yang luar biasa,” ujarnya.
Baca Juga : Agusriansyah, Pekerja Lokal Harus Tingkatkan SDM Agar Skill Mumpuni
Pihaknya berharap, bahwa atas pencapaian APBD tersebut akan digunakan secara bijaksana untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor-sektor kunci lainnya yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Harusnya diarahkan pada prioritas program pembangunan yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur. Selain itu pula tentunya dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sarana transportasi darat laut dan udara sebagai upaya menciptakan peningkatan lapangan kerja.” Tutupnya. (Ir/Dr-Adv)
