Upnews.id, Sangatta – Kabar baik buat warga Kutai Timur. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim memastikan ribuan masyarakat tetap bisa menikmati layanan kesehatan lewat BPJS, meski sebelumnya pembiayaan mereka ditanggung Pemprov Kaltim.
Lewat kebijakan terbaru, Pemkab Kutim kini mengambil alih pembiayaan untuk 24.680 peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Artinya, status kepesertaan mereka tetap aktif dan bisa dipakai kapan saja saat dibutuhkan.
Kepala Dinas Kesehatan Kutim, dr Yuwana Sri Kurniawati, bilang langkah ini diambil supaya nggak ada warga yang “tertinggal” soal akses layanan kesehatan.
“Sudah jadi arahan Bupati, jangan sampai ada masyarakat Kutim yang nggak terlayani. Semua harus tetap ter-cover,” ujarnya usai rapat forum peningkatan indikator kesehatan di Kantor Bupati Sangatta, Selasa (14/04/2026).
Untuk mendukung kebijakan ini, Pemkab Kutim menggelontorkan anggaran sekitar Rp5,2 miliar. Dana tersebut bakal dipakai untuk menjamin ribuan peserta yang sebelumnya dibiayai provinsi.
Pelaksanaannya juga dilakukan bertahap. Sekitar 10 ribu peserta bakal langsung diaktifkan di tahap awal lewat anggaran murni tahun ini. Sementara sisanya akan dilanjutkan melalui anggaran perubahan 2026.
Di sisi lain, Kepala BPJS Kesehatan Kutim, Herman Prayudi, menyebut pihaknya sedang melakukan proses “bersih-bersih” data alias data cleansing. Targetnya, proses ini rampung pada Juni mendatang.
Ia juga mengingatkan warga, kalau ada yang butuh layanan administrasi seperti reaktivasi kepesertaan, sebaiknya segera melapor ke instansi terkait dengan membawa dokumen pendukung.
“Jadi, buat warga Kutim, nggak perlu khawatir jaminan kesehatan tetap aman, layanan tetap jalan,” tutupnya (Ir/nt/Dr)
