Upnews.id, Samarinda – Dunia pendidikan di Kota Samarinda tengah menghadapi tantangan serius. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda memproyeksikan akan terjadi defisit hingga 706 tenaga pendidik di wilayah tersebut hingga akhir tahun 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Samarinda, Ibnu Araby, mengungkapkan bahwa penyusutan jumlah guru ini terjadi secara bertahap. Faktor utamanya adalah tingginya angka tenaga pendidik yang memasuki masa purna tugas (pensiun) atau tidak lagi aktif mengajar karena berbagai kendala.
Baca juga : DPRD Samarinda Klarifikasi Kabar Penahanan Insentif Guru, Disdikbud Ungkap Kendala Rekening Pasif
“Dalam satu bulan saja bisa ada satu atau dua guru yang pensiun atau berhalangan tetap,” ujar Ibnu.
Meskipun kekosongan di beberapa sekolah saat ini masih bisa ditopang oleh tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Disdikbud mengakui distribusi pengajar di lapangan masih menjadi tantangan besar.
Kebutuhan paling mendesak saat ini bukan pada posisi guru mata pelajaran, melainkan guru kelas yang memegang peran sentral dalam mendampingi siswa setiap hari di sekolah dasar. Peran guru kelas dinilai tidak bisa digantikan secara parsial karena mereka adalah ujung tombak yang mengelola seluruh aktivitas belajar siswa.
“Kalau tidak ada, otomatis satu kelas bisa kehilangan pendamping utama dalam kegiatan belajar,” jelas Ibnu.
Ibnu menambahkan, upaya pemerintah daerah untuk langsung memenuhi kuota pendidik yang hilang tidaklah mudah. Pemerintah Kota Samarinda masih terbentur oleh keterbatasan anggaran daerah serta regulasi pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Kami di daerah tentu ingin memenuhi kebutuhan ini, tetapi ada aturan dan keterbatasan yang harus diikuti,” katanya.
Baca juga : Bupati Mahulu Tegaskan Pentingnya Karakter dan Kesejahteraan Guru di Hardiknas 2026 Hardiknas
Di tengah menyusutnya jumlah guru, pihak sekolah tetap dituntut untuk mempertahankan kualitas pendidikan agar tidak merosot. Merespons situasi ini, Disdikbud Samarinda kini bergerak cepat melakukan pemetaan berkala di seluruh satuan pendidikan.
Data hasil pemetaan ini nantinya akan dijadikan dasar kuat untuk mengusulkan formasi baru ke pemerintah pusat, sekaligus mengatur strategi penempatan personel agar lebih merata dan tepat sasaran.
“Kami berharap ada kebijakan yang bisa mempercepat pemenuhan kebutuhan guru di daerah,” tandas Ibnu. (An/Dr)
