Diresmikan di Berau, DPRD Kaltim Tekankan Reformasi Sistemik RSB dan UPTD Samsat: Desak Orientasi Pembangunan Bergeser dari Fisik ke Fungsi
upnews.id BERAU – Komitmen Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Timur dalam mendekatkan pelayanan publik diwujudkan melalui kunjungan kerja bersama ke Kabupaten Berau, Rabu (16/7). Fokus kunjungan adalah peresmian dan peninjauan dua fasilitas strategis: Rumah Sehat Baznas (RSB) sebagai layanan kesehatan berbasis inklusi sosial, dan Gedung UPTD PPRD Bapenda Kaltim sebagai upaya efisiensi tata kelola fiskal daerah.
Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, Apansyah, dan Husin Djufrie, yang turut hadir, menegaskan bahwa peresmian fasilitas ini harus diikuti dengan evaluasi sistemik dan jaminan keberlanjutan layanan.
Syarifatul Sya’diah mengapresiasi kehadiran fasilitas tersebut sebagai manifestasi komitmen pemerintah, namun menekankan bahwa program tidak boleh berhenti pada seremoni.
“Dibutuhkan rencana jangka panjang, SDM yang terlatih, serta integrasi dengan sistem daerah agar fasilitas ini berdampak secara struktural dan sosial,” kata politisi Golkar ini.
Audit Keberlanjutan dan Anti-Stagnasi
Ia juga menyoroti risiko stagnasi, khususnya pada fasilitas fiskal seperti UPTD PPRD yang dikenal sebagai Samsat. Syarifatul menuntut adanya mekanisme pengawasan yang adaptif.
“Pemerintah tidak cukup membangun gedung atau menciptakan program. Harus ada audit keberlanjutan, terutama pada fasilitas fiskal. Jangan sampai modernisasi hanya tampak di permukaan, tapi tak sungguh-sungguh memudahkan masyarakat,” sebutnya.
Senada dengan itu, Apansyah memperkuat sikap DPRD sebagai mitra strategis yang menjamin keadilan distribusi dan efektivitas program.
“Kami akan mengawal pelaksanaannya. Ada anggaran yang digelontorkan, maka harus ada hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Orientasi pembangunan harus bergeser dari fisik ke fungsi,” tambah Apansyah.
Sementara itu, Husin Djufrie menegaskan bahwa kehadiran DPRD merupakan penyeimbang demokrasi melalui fungsi pengawasan. “Kami hadir bukan hanya untuk menyaksikan, tetapi untuk memastikan. Pelayanan publik harus terukur dampaknya. Bangunan megah tidak berarti, jika tidak berfungsi secara maksimal,” jelas Husin.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum konsolidasi gagasan, memastikan bahwa pembangunan di Kaltim adalah komitmen untuk menghadirkan keadilan sosial dan efisiensi tata kelola hingga ke akar kebijakan. (Adv)
