Upnews.id, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR), menyebut jika proyek tahun jamak saat ini sudah dalam tahap evaluasi dan ditargetkan di bulan juni ini sudah dilaksanakan di lapangan.
Hal itu diutarakan oleh Kadis PUPR Kutim Muhammad Muhir, usai mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Lantaran hingga akhir Triwulan II Tahun anggaran 2023, namun proyek Tahun Jamak atau Multi Years (MY) yang bernilai Rp1,3 Triliun itu, tak kunjung dikabarkan mulai dilaksanakan dilapangan.
Terlebih sisa waktu pekerjaannya semakin sempit, karena harus selesai sebelum masa jabatan Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang berakhir.
“Insyah Allah di bulan Juni ini sudah mulai pekerjaannya dilapangan,” Kata Kadis PUPR saat ditemui di Kantor Bupati Kutim Selasa (6/6/2023) lalu.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kabid Bina Marga, Wahasuna Aqla, mengakui jika proyek tahun jamak yang mereka kerjakan terus berproses. Dimana khusus proyek MY di Bina Marga senilai Rp900 miliar lebih, terdiri dari 14 paket, pengawasannya telah dilakukan lelang, sedang dalam proses kontrak. Sedangkan proyek fisiknya, dalam proses lelang, sehingga Juni bisa kontrak.
“Dari 14 proyek MY di BIna Marga, ada 2 jembatan, yakni jembatan Bengalon dan jembatan Telen, selebihnya pengecaroan jalan. Meskipun sudah pertengahan tahun, kami masih optimis proyek sesuai dengan progres, kami yakin selesai sesuai dengan waktu yang kita harapkan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang mengaku jika pihaknya akan mempercepat pembangunan proyek Multi Years di sisa waktu pekerjaan yang semakin sempit. Karena itu pihaknya akan terus mengevaluasi dan memonitor setiap progres pekerjaan. Sementara bagi pekerjaan yang dimungkinkan tidak bias selesai akan dikaji ulang.
“Proyek tahun jamak akan kami genjot sebab, waktu pekerjaan makin sempit. Karena itu kami terus melakukan evaluasi, memonitor progresnya. Dari dinas-dinas memang mengakui masih on progres, tapi tetap kami pantau. Apalagi, DPRD juga minta agar dipercepat pekerjaanya,”kata Kasmidi Bulang kepada sejumlah awak media
Karena itu, jika nanti, saat dilakukan evaluasi ternyata diragukan untuk tidak selesai, mungkin saja angkanya di turunkan. “Karena kita harus realistis. Misalnya nilainya Rp100 miliar, mungkin akan sulit terserap dalam waktu 1,5 tahun. Karena itu, mungkin nilainya bisa diturunkan. Tapi untuk saat ini, kita serahkan ke DPU, untuk melakukan kajian, untuk memastikan apakah bisa tuntas atau tidak. Tentu nantinya dalam kajian PU, pasti akan diperhitungkan force mayor, katersediaan bahan, batu , pasir semen dan lain sebagainya. Karena kalau tidak tersedia, maka bisa saja menghambat pekerjaan nantinya,” Terangnya. (Put/An/Dr-Adv)
