Upnews.id, Sangkulirang – Jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) hingga 2023 ini kurang lebih mencapai 425.787 jiwa. Dengan luas wilayah yang ada, tentunya Kutim masih menyisakan banyak ruang untuk pertumbuhan penduduk. Terkait hal itu, Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman memperilakan masyarakat untuk merencanakan program keluarga atau menambah keturunan.
Namun yang penting untuk diperhatikan menurut Ardiansyah adalah pemenuhan gizi yang seimbang mendukung pertumbuhan anak masing-masing keluarga.
“Silakan tambah anak, tapi ya mesti berkualitas. Jangan nanti (malah) stunting,” tegasnya saat membuka Musrenbangcam dua kecamatan, Sangkulirang dan Sandaran di Gedung Serba Guna, Kecamatan Sangkulirang, Jumat (24/2/2023).
Karena, sambung Ardiansyah, masalah stunting menjadi salah satu yang menjadi fokus pembangunan sumber daya manusia secara umum di Indonesia. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Indeks pembangunan manusia.
Di dalamnya ada indikator kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Hal lain yang tidak kalah penting adalah tentang pembangunan desa. Desa harus lebih meningkatkan pembangunan supaya tidak lagi menjadi desa tertinggal. Sehingga di Kutim semuanya desa bisa maju dan mandiri.
Baca Juga : Cegah Stunting, Poniso Minta Warga Rutin ke Posyandu
“Berikutnya ini saya sampaikan umum saja tingkat kemiskinan kita sebelumnya. Nah syukur di sini (Kutim) tidak disebut kemiskinan ekstrem. Memang saya tidak ingin mendengarkan miskin ekstrem itu. Rumahnya Jabo’ (jabuk, red) hujan bobos (bocor, red), tapi di dalamnya ada motor, anaknya masih sekolah.
Nah kira-kira apakah ini miskin ekstrem atau cuma tidak punya penghasilan? Makanya saya minta data ini diperbaiki oleh dinas terkait, jangan sampai kita menjadi bulan-bulanan (karena informasi yang salah),” harapnya.
Baca Juga : Kasmidi Bulang Hadiri Sunatan Massal di Kecamatan Sandaran
Selain itu Ardiansyah mengingatkan untuk para Ketua RT untuk memaksimalkan bantuan program Rp 50 per RT. Guna pembangunan dilingkup rukun tetangga. Sebesar Rp 40 juta untuk pembangunan infrastruktur skala kecil, sedangkan Rp 10 juta sisanya untuk pembinaan sumber daya manusia.
Peningkatan keterampilan masyarakat yang utamanya warga tidak memiliki penghasilan. Agar mereka memiliki keterampilan bisa lebih mandiri secara ekonomi. Program pembinaan tersebut mesti dilaksanakan secara berkesinambungan. (*/Dr)
