Tak Temui Manajeman Kobexindo, Agusriansyah Bakal Koordinasi Dengan Dinas Terkait
Agusriansyah : "Setelah Diterima Baru Diberikan Pembekalan Bahasa"
Upnews.id, Kaliorang – Polemik lowongan kerja (Loker) yang dikeluarkan oleh PT. Kobexindo Cement, berbuah Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim pada 10 Juni 2021 yang lalu.
Niat hati ingin mengklarifikasi secara langsung terkait Loker tersebut ke manajeman PT. Kobexindo. Apalah daya justru hanya mendapati Tenaga Kerja Asing (TKA) karyawan PT. Hongsi di lapangan.
Sidak DPRD Kutim Ke Kobexindo Cement Hanya Bertemu TKA
“Di lapangan yang operasi bukan PT. Kobexindo tapi PT. Hongsi. Ini ternyata Hongsi bukan yang memiliki legalitas perizinan, yang memiliki Kobexindo. Nah ini yang nanti akan kita konfirmasi lagi ke Dinas terkait, termasuk Dinas pemberi izin,” ujar Agusriansyah Ridwan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Kira-kira Kobexindo yang memiliki izin pengelolaan pabrik semen ini, dimana kantornya. Untuk kita klarifikasi tentang penerimaan tenaga kerja ini,” tambahnya.
Menurut Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kutim itu, pihaknya tidak dalam kapasitas mempersoalkan bahasa mandarinya. Tetapi saat bahasa mandarin dijadikan sebagai persyaratan orang diterima atau tidak, disitulah titik persoalannya.
“Harusnya persyaratan itu tidak diberikan kepada putra-putri terbaik Kabupaten Kutai Timur. Mereka diberikan kesempatan seluas-luasnya, nanti setelah diterima baru diberikan pembekalan bahasa sesuai kebutuhan, bahasa inggris mungkin atau mandarin, tapi setelah diterima,” tegasnya.
Sejatinya pembekalan bahasa itu agar komunikasi didalam dapat berjalan dengan baik. Apabila bahasa dijadikan patokan untuk penerimaan, maka dipastikan pekerja lokal bakal menjadi penonton di daerahnya sendiri.
Ramadhani Nilai, PT. KPC Harus Menjadi Panutan Bagi Kobexindo Cement
“Ini yang menjadi bahan koordinasi, apakah ini menjadi persayatan atau seperti apa. Tapi saat kami turun tidak bisa memastikan, karena yang berada di lapangan bukan orang yang membuat lowongan tenaga kerja,” tutup Agusriansyah. (nz)
