Upnews.id, Samarinda – Meski Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh daerah untuk menuntaskan kemiskinan esktrem hingga akhir tahun 2024.
Namun terget itu dirasa sulit dicapai oleh Kota Samarinda, lantaran keberadaan orang miskin tidak bisa sepenuhnya dihilangkan dari Kota Tepian.
Baca Juga : Disdikbud Kaltim Resmi Menunjuk SMK N 3 Samarinda Sebagai Sekolah Inklusi
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husein. “(Tidak bisa dihilangkan), tapi kalau untuk dikurangi bisa,” sebut Sani saat ditemui awak media jaringan Upnews.id
Dirinya mempertanyakan apa yang bisa menjamin kemiskinan ekstrem di Indonesia, termasuk di Samarinda bisa hilang.
Menurutnya, semua hasil bergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat. Karenanya, ia mengingatkan bahwa Pemkot Samarinda tidak bisa bekerja sendirian.
Pasalnya, dalam penanganan kemiskinan ekstrem, peran serta Pemprov Kaltim hingga pemerintah pusat sangatlah diperlukan.
“Contoh kebijakan menaikkan harga bahan bakar, dampaknya barang lain jadi mahal. Itu kan memberikan dampak pada peningkatan angka kemiskinan,” tegas dia.
Baca Juga : Pemprov Kaltim Tunjang Percepatan Pelayanan Air Bersih di Samarinda
Dia menambahkan kemiskinan esktrem bisa dicegah, bila pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang sifatnya memberikan dampak positif dalam skala nasional.
“Contoh lagi, pembukaan lapangan kerja. Supaya penduduk kitab isa bekerja dan memiliki penghasilan, untuk keluar dari zona kemiskinan,” tutupnya. (*/Ir/Dr)
