Perkuat Transparansi, PABPDSI Kutai Timur Dipercaya Kawal Standar Pelayanan Publik Disdukcapil
Upnews.id, Sangatta – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kutai Timur menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Ruang Damar, Gedung Serbaguna Bukit Pelangi, pada tahun 2026 ini.
Langkah strategis ini dilakukan guna menyusun rancangan standar pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Baca juga : Ridwan Abdul Razak Lantik Pengurus PABPDSI Kecamatan Bengalon Masa Bakti 2026-2031
Agenda penting ini digelar sebagai bentuk komitmen daerah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 mengenai pedoman standar pelayanan.
Hadir langsung dalam forum tersebut, Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Kutai Timur, Ridwan Abdul Razak. Kehadiran PABPDSI menjadi angin segar bagi keterbukaan informasi dan pengawasan layanan administrasi kependudukan di tingkat desa.
Dalam penyusunan standar pelayanan terbaru ini, PABPDSI Kutai Timur tidak hanya hadir sebagai undangan, tetapi juga dilibatkan secara aktif. Organisasi yang menaungi BPD se-Kutai Timur ini dipercayakan untuk membantu merumuskan sekaligus mengontrol kebijakan serta standar pelayanan yang diterapkan oleh Disdukcapil.
“Pelayanan kependudukan adalah kebutuhan mendasar masyarakat, terutama di tingkat desa. Keterlibatan PABPDSI dalam forum ini merupakan langkah penting untuk memastikan aspirasi warga desa terakomodasi dengan baik,” tegas Ridwan Abdul Razak di sela-sela kegiatan.
Baca juga : Desa Sekerat Raih Warisan Budaya Tak Benda dari Kemenristekdikti RI
Dengan dilibatkannya PABPDSI, diharapkan proses pengurusan dokumen seperti KTP-el, Kartu Keluarga, hingga akta-akta sipil ke depan dapat makin cepat, akurat, dan bebas dari kendala birokrasi yang berbelit, khususnya bagi warga yang bermukim di pelosok desa di Kabupaten Kutai Timur. (An/Dr)
