Pandangan Umum PDI-P Terhadap RPJMD Kutim (2) : APBD Masih Bergantung Pada Pertambangan dan Migas
Upnews.id, Sangatta – Persoalan Kesejahteraan Masyarakat perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) asal Fraksi PDI-P, Yusuf T. Silambi. Pada pandangan umum terhadap nota pengantar Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
Menurut Fraksi PDI-P, dari capaian fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2020 yang lalu. Menunjukan ketergantungan daerah pada sektor Migas dan Batubara sebagai sumber pendapatan APBD.Yang memberikan kontribusi hingga 80% dari keseluruhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2020.
Sementara itu, sektor lainnya seperti Pertanian belum memberikan kontribusi yang besar dalam PDRB Kutim. Terhitung sejak tahun 2016 – 2020 rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB hanya mencapai 9,16 %. Jika dibandingkan dengan sektor Pertambangan dan Penggalaian, pada periode yang sama rata-rata kontribusinya mencapai 77,74 %.
Pandangan Umum PDI-P Terhadap RPJMD Kutim (1) : Tapal Batas Yang Tak Kunjung Tuntas
“Padahal dalam visi-misi Kepala Daerah terpilih mengedepankan sektor pertanian (agribisnis dan agroindustri). Hal ini harus menjadi perhatian lebih dan sekaligus tantangan kedepan agar sektor pertanian yang berpotensi dapat dikelola secara lebih maksimal dalam meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB,” papar Sekretaris Fraksi PDI-P dalam Rapat Paripurna pada Rabu (21/04/2021).
Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan perhatian dan prioritas pada sektor-sektor diluar non migas dan non pertambangan, melalui kebijakan maupun upaya strategis untuk mengembangkan kualitas pelaku atau sumber daya manusia khususnya disektor pertanian sebagai basis dari agribisnis.
Sementara itu, secara absolut jumlah penduduk miskin selalu meningkat di Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2016-2020. Jika dinyatakan dalam bentuk persentase penduduk miskin, angka kemiskinan sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu 9,22% , namun kembali meningkat pada tahun 2019, yaitu 9,48%. Tentu ini menjadi PR bersama yang harus diperbaiki secara serius. (nz)
