Pandangan Umum PDI-P Terhadap RPJMD Kutim (3) : Kondisi Pangan Kutim Terus Mengkhawatirkan

Upnews.id, Sangatta – Sementara untuk sektor Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur, terhitung sejak tahun 2016 hingga 2020 justru mengalami trand penurunan hasil produksi.

Untuk Ketahanan Pangan, pada tahun 2016 capaian ketersediaan pangan telah mencapai 83 ton. Indikator ketersediaan pangan menunjukkan kondisi semakin turun sejak tahun 2017. Pada tahun 2020, ketersediaan pangan utama untuk Kabupaten Kutai Timur hanya mencapai 43,66 ton.

Hal itu ternyata sejurus dengan luasan lahan hasil pertanian tanaman pangan Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2016-2020 yang mengalami penurunan. Hingga tahun 2020, luas lahan padi sawah tersisa 3.841 hektar. Luas lahan padi ladang tersisa 2.465 hektar dan luas lahan jagung kini hanya 1.476 hektar.

Data luasan lahan pertanian dari Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur itu, berdampak pada Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Timur yang tentunya juga mengalami penurunan produksi.

Persoalan penurunan hasil produksi juga dialami oleh sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur. Dari 10.842,90 ton pada tahun 2019, menjadi hanya 8.085,61 ton produksi ikan pada tahun 2020. Hal ini tentu mempengaruhi daya konsumi ikan masyarakat Kutim, dari 62,26% di tahun 2019 menjadi 40,86% di tahun 2020.

Melihat kondisi pangan Kutai Timur yang semakin mengkhawatirkan, membuat Fraksi PDI-Perjuangan yang diwakili oleh Yusuf T. Silambi. Memberikan masukan untuk Pemerintah bertepatan dengan Pandangan Umum Fraksi terhadap nota pengantar Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kutim pada Rabu (21/04/2021).

Pandangan Umum PDI-P Terhadap RPJMD Kutim (2) : APBD Masih Bergantung Pada Pertambangan dan Migas

“Pemerintah dalam hal ini sudah harus berkomitmen untuk meningkatkan sektor pertanian agar dapat terlepas dari ketergantungan Migas dan Batubara. Tentu saja dapat dilakukan dengan upaya peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, pembuatan balai benih, serta pengembangan teknologi dan metode pertanian secara mekanisasi,” jelas Sekretaris Fraksi PDI-P itu.

Sementara untuk sektor Kelautan dan Perikanan, Fraksi dengan 4 kursi di DPRD Kutim itu mengharapkan keseriusan Pemerintah untuk memberikan perhatian kepada nelayan. Baik berupa alat tangkap maupun jaminan kesehatan serta memperjelas status Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sampai saat ini kondisinya sangat memprihatinkan di Kenyamukan. (nz)