Kuota Nasional BSPS Melonjak Jadi 400 Ribu Unit, Pemkab Kutim Siapkan Data Akurat Demi Tepat Sasaran
upnews.id SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergerak cepat menyiapkan data calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), menyusul lonjakan kuota nasional dari 45 ribu unit pada 2025 menjadi 400 ribu unit pada 2026 — naik signifikan sekitar 789 persen. Kebijakan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (10/8/2026), di Ruang Rapat Diskominfo Staper Kutim.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengikuti rapat secara daring, didampingi Sekretaris Kabupaten Rizali Hadi, Forkopimda, Tim Pengendalian Inflasi Daerah, serta kepala perangkat daerah terkait. Arahan tersebut menegaskan peran krusial pemerintah daerah dalam mengusulkan calon penerima berdasarkan data by name by address yang akurat.
Sekretaris Kabupaten Kutim, Rizali Hadi, menjelaskan bahwa Pemkab Kutim telah memiliki program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk peningkatan kualitas hunian. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan data penerima benar-benar sesuai kondisi di lapangan. “Kita harus membedakan antara warga yang punya rumah namun tidak layak, dengan warga yang belum memiliki rumah. Jangan sampai salah sasaran,” tegasnya.
Pemerintah pusat menetapkan bantuan rehabilitasi rumah BSPS sekitar Rp 20 juta per unit, dengan tahapan ketat mulai dari perencanaan, verifikasi data, penilaian lokasi, hingga penetapan penerima. Oleh karena itu, Pemkab Kutim akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memverifikasi data secara mendalam, terutama bagi kelompok desil 1–4 yang menjadi sasaran utama.
“Desil 1 sampai 4 ini menjadi tantangan tersendiri dalam pendataannya. Kita pastikan setiap nama dan alamat benar-benar layak menerima bantuan,” ungkap Rizali. Dengan lonjakan kuota yang sangat besar ini, Pemkab Kutim memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar bantuan perumahan dari pemerintah pusat dapat disalurkan secara tepat sasaran, berdampingan dengan program daerah yang telah berjalan — demi mewujudkan hunian yang layak dan sehat bagi seluruh masyarakat Kutai Timur.(Ir/adv)
