Hadiri Rakor, Kadis DLH Kutim Paparkan Beberapa Materi Kepada KEE-LBMS
upnews.id SANGATTA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat koordinasi ke-2 Forum Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah Mesangat Suwi (KEE-LBMS). Rakor berlangsung di Ruang Rapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim, Kawasan Pemerintah Bukit Pelangi.
Dalam rakor tersebut, Kepala DLH Kutim, Aji Wijaya Effendi mengatakan bahwa materi yang dibahas merupakan lanjutan dari workshop yang sebelumnya telah digelar pada Januari 2022 lalu. Pasalnya, kawasan perlindungan yang berada di luar wilayah konservasi tersebut dinilai penting baik secara ekologi, ekonomi dan sosial.
“Yang dibicarakan yaitu pemaparan hasil pemantauan lapangan oleh forum yang dilakukan tahun kemarin di KEE-LMBS, termasuk dengan workshop-nya. Kami juga membicarakan untuk izin lingkungannya karena itu kan kawasan Area Penggunaan Lain (APL), boleh kita kelola,” ujarnya, Rabu (15/6/2022).
Kemudian hasil survei secara ekologi, ekonomi, dan sosial serta rencana aksi restorasi juga disampaikan dalam rakor tersebut. Terdapat pula pembahasan mengenai pengembangan rencana kerja perlindungan KEE-LMBS yang berdasar pada hasil workshop sebelumnya.
Selain itu, Aji Wijaya mengungkap ada beberapa isu lainnya yang akan dikemukakan di rakor sebagai bahan diskusi. Pihaknya juga membicarakan terkait izin lingkungan di KEE-LMBS sebagai dasar pengelolaan lahan sehingga bisa dijaga dan dilestarikan.
“Terus ada beberapa isu yang akan dibahas di sini, termasuk nanti arah ke depannya untuk lahan ini adalah berbentuk SK bupati. Juga bagaimana nanti lahan ini bisa kita jaga dan lestarikan kedepannya,” ujarnya.
Selanjutnya, sesuai dengan arahan bupati, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan membuat perencanaan tata ruang berbasis pada segi ekologi, ekonomi, dan sosial. Peranan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya juga tentu diikutsertakan dalam rancangan pengelolaan KEE-LMBS.
Beberapa OPD seperti Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM serta dinas-dinas lainnya memiliki andil dalam pengembangan kawasan tersebut. (adv)