Upnews.id, Tenggarong- Dalam rangka pencegahan konflik sosial, Mabes TNI AD melalui Asintel KASAD menggelar Pembinaan Komunikasi atau Binkom.
Kegiatan Binkom ini diadakan di beberapa wilayah yang berada di Kalimantan Timur.
Salah satunya di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mengangkat tema “Peran Seluruh Komponen Masyarakat Dalam Mencegah Konflik Sosial di Wilayah Kodim 0906/KKR”.
Waas Intel Kasad TNI AD, Brigjen TNI Antoninho Rangel Da Silva, mengatakan, saat ini masyarakat menghadapi era globalisasi dan kemajuan teknologi.
Sebab itu, dibutuhkan peran serta semua pihak dalam pencegahan konflik.
“Binkom ini diharapkan bisa mengubah mindset, bahwa cinta dan bela tanah air adalah harga mati yang harus dipegang bersama-sama,” ungkap Antoninho.
Yakni, untuk bisa bersama-sama memastikan dan memetakan potensi konflik sosial di tengah masyarakat agar dapat diredam dengan baik.
Antoninho menambahkan, masyarakat perlu terus diberikan pemahaman dan sosialisasi yang komprehensif.
Selain itu, penting juga mempertimbangkan bagaimana pencegahan dapat dilakukan, baik itu dalam tahun politik ataupun tidak.
“Masyarakat harus hidup nyaman di bawah bingkai kesatuan negara,” imbuhnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung kegiatan Pembinaan Komunikasi (binkom) Cegah Konflik Sosial yang diselenggarakan Kodim 0906/KKR Kukar.
Asisten III Setkab Kukar, Totok Heru Subroto, mengatakan Pemkab Kukar pada prinsipnya sangat mendukung adanya kegiatan tersebut.
Yang mana sebagai langkah prefentif untuk mencegah terjadinya konflik sosial di wilayah NKRI.
“TNI sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan memiliki peranan penting mendeteksi dan mencegah terjadinya konflik sosial,” kata Totok.
Menurutnya, TNI sebagai pihak yang paling strategis dalam merawat keutuhan NKRI memiliki tantangan untuk hadir di tengah masyarakaa.
Terutama dalam mengenali kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat, serta memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
“Dalam upaya mencegah konflik sosial, TNI harus bersinergi bersama beberapa komponen, seperti pemerintah daerah setempat, pihak swasta, LSM, dan jejaring masyarakat lainnya,” ujarnya.
Melalui sinergi bersama Pemkab Kukar, TNI dapat mengedepankan fungsi edukasi kepada masyarakat dengan menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok masyarakat.
Terutama masyarakat yang berpotensi menjadi sumber konflik, seperti perbedaan identitas keagamaan, etnisitas, maupun kesenjangan sosial.
“Jika ada potensi kerawanan dan kemunculan konflik sosial, Pemkab Kukar bersama badan dan instansi perangkat daerah siap dan bersedia membantu,” tandasnya. (adv)
