Fraksi GAP Desak Pemda Klarifikasi Penurunan APBD 2026 Hingga Separuh, Tuntut Efisiensi dan Pemerataan Belanja
upnews.id SANGATTA — Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kabupaten Kutai Timur, yang merupakan gabungan dari Partai Gelora Indonesia, Partai Amanat Nasional (PAN), dan PDI Perjuangan, menyampaikan Pandangan Umum (PU) yang tegas atas Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Fraksi yang diketuai oleh Faizal Rachman, S.H., ini menegaskan bahwa APBD harus menjadi alat politik yang transparan dan berpihak pada keadilan rakyat.
Fraksi GAP menyampaikan apresiasi kepada Bupati, namun menempatkan fokus utama pada kekhawatiran mendasar: penurunan drastis proyeksi Pendapatan Daerah dalam APBD 2026.
Pendapatan Kutim diproyeksikan hanya sebesar Rp 5,736 Triliun pada 2026. Angka ini turun hampir separuh dibandingkan APBD Murni 2025 yang mencapai Rp 11,15 Triliun dan P-APBD 2025 yang sebesar Rp 9,9 Triliun.
Fraksi GAP mengakui bahwa dinamika fiskal dipengaruhi oleh Dana Transfer Pusat dan fluktuasi harga komoditas, namun menuntut penjelasan rinci dari Pemda mengenai:
Penyebab utama penurunan pendapatan yang ekstrem tersebut.
Langkah penyesuaian kebijakan fiskal yang telah disiapkan.
Strategi realistis untuk penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terukur.
Optimalisasi Belanja dalam Kondisi Fiskal Ketat
Menghadapi kondisi fiskal yang menyusut, Fraksi GAP mendesak penyesuaian Struktur Belanja Daerah agar lebih responsif dan berdampak langsung (multiplier effect).
Belanja Operasi (Rp 3,376 T): Fraksi menyoroti alokasi ini dan menekankan pentingnya pengendalian ketat agar tidak menggerus ruang fiskal yang tersedia untuk program publik.
Belanja Modal (Rp 1,381 T): Fraksi meminta alokasi ini diperkuat pada sektor layanan dasar dan kebutuhan mendesak masyarakat, seperti pemerataan akses jalan desa-kecamatan, air bersih, sanitasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman, pesisir, dan desa terpencil harus menjadi pilar utama APBD 2026.
Fraksi GAP memberikan catatan kritis terhadap rencana Penyertaan Modal sebesar Rp 25 Miliar. Mengingat kondisi fiskal yang ketat, kebijakan ini harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati. Fraksi meminta penjelasan rinci mengenai:
BUMD mana yang menjadi penerima modal dan justifikasi kelayakan investasinya.
Proyeksi manfaat nyata terhadap PAD dan masyarakat.
Laporan evaluasi kinerja BUMD sebelumnya.
Lebih lanjut, Fraksi meminta Prioritas RKPD 2026 difokuskan pada sektor yang memiliki multiplier effect dan berdampak langsung, yaitu pertanian/ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan layanan Pendidikan (terutama menangani angka putus sekolah) dan Kesehatan.
Terakhir, Fraksi GAP menyoroti lambatnya proses pembangunan 2025 dan mendesak Pemda untuk segera mempercepat proses pengadaan, memperkuat monitoring OPD, dan memastikan tidak ada penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran. Fraksi menuntut pembahasan anggaran 2026 dilakukan secara transparan, selektif, dan berfokus pada pengurangan ketimpangan desa. (adv)
