Upnews.id, Sangatta – Tahun ini, Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) ikut merasakan dampak kebijakan efisiensi anggaran. Pemangkasan yang cukup besar membuat aktivitas operasional harus benar-benar disesuaikan agar tetap bisa berjalan.
Kepala Bidang Umum Disbun Kutim, Harli, mengatakan sejumlah kegiatan dan kebutuhan pendukung terpaksa dikurangi, terutama yang berkaitan dengan sarana kerja serta rutinitas pegawai di lapangan.
“Banyak pengeluaran yang harus kami sesuaikan dengan kondisi anggaran yang lebih ketat,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Kamis (20/11/2025).
Ia menjelaskan beberapa alokasi yang sebelumnya menopang kelancaran administrasi maupun pekerjaan lapangan bahkan harus dihilangkan. Kondisi ini membuat pihaknya menata ulang program agar tetap bisa berjalan meski dengan anggaran terbatas.
“Memang ada hambatan, tapi kami tetap berusaha menjalankan kegiatan seoptimal mungkin,” tambahnya.
Harli menegaskan efisiensi bukan berarti menghentikan layanan. Justru, seluruh bidang kini didorong untuk lebih memetakan prioritas agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
“Setiap bidang kami dorong untuk lebih selektif, hanya menjalankan kegiatan yang benar-benar urgen,” tegasnya.
Dampak paling terasa ada pada aktivitas lapangan seperti monitoring kebun, pembinaan petani, hingga pendampingan teknis yang biasanya dilakukan secara rutin. Dengan anggaran terpangkas, frekuensinya harus dikurangi atau digabung dengan agenda lain demi menekan biaya.
Sementara itu, kebutuhan sarana dan prasarana juga ikut tertunda. Beberapa fasilitas kantor yang semestinya diperbarui belum bisa ditangani tahun ini.
“Beberapa fasilitas kantor yang butuh pembaruan belum bisa diperbaiki tahun ini,” jelasnya.
Ia juga menyebut peralatan lama yang mulai kurang kompatibel dengan aplikasi terkini masih harus dipakai karena belum ada dana untuk pengadaan baru. Kondisi ini menuntut pegawai lebih adaptif, terlebih di tengah sistem kerja yang terus bergerak menuju digitalisasi.
Harli berharap situasi ini hanya berlangsung sementara dan kebutuhan operasional bisa kembali menjadi perhatian pada penyusunan anggaran tahun mendatang.
“Kami berharap kondisi ini hanya sementara, dan kebutuhan operasional bisa kembali menjadi perhatian pada penyusunan anggaran tahun berikutnya,” pungkasnya. (Put/Nt/Dr-Adv)
