Upnews.Id, Samarinda – Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Muhammad Saduddin menyebut, penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tahun ini sebesar 23 persen.
Ia menambahkan, BPKAD hanya penyalurkan dana dan memberikan prosedur untuk pencairan. Serapan anggaran, ucapnya, tergantung kemampuan pejabat daerah di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kita ikuti (arahan Kemendagri). Saya khawatir akan terjadi seperti itu (serapan anggaran rendah) lagi. Karena sampai bulan mei ini baru 23 persen,” jelasnya, Selasa (7/6/2022).
Ia menambahkan, banyak anggaran yang belum terserap bersumber dari belanja modal. Pasalnya, belanja modal perlu proses lelang, dimana tidak sedikit pengerjaan yang bahkan dimulai proses lelangnya.
Selain itu, Bantuan Keuangan (Bankeu) juga jadi persoalan mengapa serapan anggaran masih rendah. Saat ini pihaknya masih menunggu proses pengajuan dari kabupaten/kota.
“Saya nggak tau apa yang bikin lama, kami menunggu. DPA-nya selesaikan, kirim ke kami kami akan kirim 25 persen. Kalau itu tidak diselesaikan kami nggak bisa transfer,” ucapnya.
“Kalau belanja modal SKPD kecil, misal beli laptop di market place aja. LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa) sudah memberi market place sendri. Harusnya di lsegerakan,” tandasnya (Tsn/ADV/Kominfokaltim)
