BPKAD Gandeng KPP Pratama Bontang Sosialisasikan Perpajakan
Bupati Sebut Perpajakan Daerah Tergantung Kerja Bendahara Pengeluaran
Upnews.id, Sangatta – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Timur, bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bontang. Menyelenggarakan sosialisasi perpajakan bagi bendahara pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Acara yang dihelat di Hotel Royal Victoria, Selasa (24/5/2022) dibuka langsung oleh Bupati Kutim H. Ardiansyah Sulaiman. Serta diikuti oleh 57 bendahara pengeluaran dan operator pajak serta 18 bendahara Kecamatan.
Pada kesempatan itu, Bupati menyebut kegiatan ini sangat penting lantaran berkaitan dengan persoalan perpajakan yang memang sangat bergantung pada kerja bendahara ditiap OPD. Kedepan harapannya kerja bendahara lebih rapih lagi, sehingga transfer dari pusat tidak tertahan lagi hanya lantaran hal kecil yang belum clear.
Baca Juga : Monitoring Bankeu, DPRD Kaltim Kunjungi BPKAD Kutim
“Masih ada uang Rp20 miliar yang tetahan gara-gara uang Rp120 juta. Untuk itu mohon BPKD coba betul-betul didalami, dimana dana pajak itu tertahan dan seterusnya. Supaya kita mampu untuk memanfaatkan anggaran yang sudah kita siapkan,” harap Bupati.
Selain merapihkan dari sisi pengeluaran, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kini juga tengah membenahi dari sisi pemasukan daerah. Salah satunya melalui Bapenda Kutim tengah berada di Yogyakarta untuk melakukan perhitungan lifting Minyak dan Gas (Migas).
BPKAD Gandeng KPP Pratama Bontang Sosialisasikan Perpajakan
“Hal yang tidak gampang, begitu kita mendengar kata lifting sederhana saja. Tetapi ketika kita tidak memiliki kemampuan menghitung sendiri. Hanya mendengar saja keputusan dari pemberi keputusan. Ya sudah, selesai,” sebut Bupati.
Ardiansyah berharap, pihaknya mampu dan wajib menghitung sendiri. Agar mengetahui berapa perbandingan sebenarnya. Termasuk pula lifting terkait tambang batu bara dan lain-lain, pasalnya Kutai Timur merupakan daerah penghasil. Maka harus mengetahui berapa sebenarnya hak-hak yang didapatkan sesuai dengan peraturan.
Baca Juga : Kutim Menuju Digitalisasi Transaksi Keuangan, Manfaatkan Teknologi Qris
“Saudara-saudara bendahara punya tugas untuk laporan yang harus diselesaikan. Teknik pelaporan sudah tahu terkait akutansi, bendahara harus paham itu,” tegas Bupati.
Hadir dalam agenda tersebut, Kepala KPP Pratama Bontang Hanis Purwanto sekaligus pemateri yang didampingi oleh Kepala BPKAD Kutim Teddy Febriansyah, serta beberapa kepala OPD. (An/Dr)
