Upnews.id, Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur yang juga Ketua Komisi B, Hepnie Armansyah. Menanggapi isu adanya kritikan dari masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), terkait banyaknya perangkat daerah yang melakukan bimbingan teknis (Bimtek) di luar daerah atau perjalanan dinas ke luar daerah.
Menanggapi hal itu, Hepni menyebut apabila perjalanan dinas untuk koordinasi dengan Pemprov atau dengan DPR RI wajar saja. Menurutnya, selain menjalin silaturahmi juga memang harus lebih intens makanya harus bertemu.
Baca Juga : RDPU Persoalan Koperasi Kongbeng Lestari Belum Ada Titik Temu
“Namun berbeda saat menggelar rapat internal yang hadir pesertanya dari Kutim dan melakukan perjalanan dinas di luar daerah. Tentu lebih baik tak usah dilakukan. Arahankan saja anggaran itu untuk yang lain,” ujarnya saat diwawancarai Upnews.id pada Senin (3/7/2023).
Terkait Bimtek ke luar Kutim yang kini ramai dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan pihak ketiga, ia menanggapi hal yang masih bisa ditoleransi dan setuju saja.
Dikarenakan peserta pasti harus mengunjungi lokasi bimtek karena disarankan pihak ketiga tersebut, hal itu juga tentu dilakukan sesuai prosedur.
Dalam penilaiannya, alangkah lebih baiknya narasumber bisa didatangkan ke Kutim. Jadi masyarakat tak menilai bimtek tersebut hanya bersenang-senang.
“Tetapi kalau untuk sifatnya hanya koordinasi apalagi internal, sebaiknya dilakukan di sini (Kutim) saja,” tegasnya.
Baca Juga : DPRD gelar RDP bersama Serikat Pekerja Borneo
Pihaknya juga mengungkapkan bahwa, dahulu dirinya juga pernah mengikuti bimtek dari Kemendagri. Saat itu, dia juga berangkat ke Jakarta untuk mengikutinya. Kegiatan itu bersamaan pula dengan kabupaten lainnya. Karena bimteknya satu paket, jadi diikuti beberapa kabupaten termasuk juga dari Kutim.
“Di DPRD juga melakukan hal tersebut (perjalanan dinas). Jadi wajarlah dan sudah dianggarkan juga,” pungkasnya. (Ir/Dr-Adv)
