Upnews.id, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung secara daring dan luring ini dipusatkan di Ruang Damar, Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi, Sangatta, Selasa (09/12/2025).
Rakor dibuka oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman melalui Zoom. Hadir dalam kesempatan itu Kepala Bappeda Kutim, Noviari Noor, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Dyah Ratnaningrum, serta perwakilan OPD, instansi vertikal, dan para pemangku kepentingan terkait yang tergabung dalam TKPKD.
Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa isu kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah pusat maupun daerah, tetapi seluruh elemen lintas sektor.
“Kemiskinan merupakan masalah nasional yang menjadi prioritas pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Penanggulangan kemiskinan selalu menjadi perhatian utama yang harus kita cari penyelesaiannya. Dan ditanggulangi secara sinergi dan sistematis dengan melibatkan semua unsur masyarakat, pemerintah dan dunia usaha,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa percepatan pengentasan kemiskinan harus terus diupayakan demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kutai Timur.
“Saya berharap kepada seluruh tim dapat berkontribusi dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kutim,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kutim, Noviari Noor menjelaskan bahwa Rakor ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan sepanjang tahun 2025.
“Kinerja stakeholder harus sejalan dengan perencanaan dan penganggaran dalam RPJMD dan RKPD kita. Walaupun hasilnya mungkin tidak signifikan, tapi ada upaya kita untuk menurunkan angka kemiskinan,” bebernya.
Ia juga mendorong seluruh peserta Rakor memaksimalkan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kutim.
“Kita telah menerapkan forum satu data yang dikelola oleh Diskominfo Staper, kemudian nanti akan disebarluaskan,” pungkasnya.
Dalam kegiatan ini, turut dilakukan penyerahan laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024 oleh pelaksana tugas Bappeda kepada sejumlah mitra, yakni Kaltim Prima Coal (KPC), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.(Ir/nt/Dr-Adv)
