Upnews.id Sangatta – Dinas Sosial terus mengejar data penduduk miskin di Kutai Timur (Kutim). Data tersebut dibutuhkan agar jumlah warga kurang mampu dapat dipastikan.
Kepala Dissos Kutim, Jamiatulkhair memastikan, saat ini timnya terus bergerak memvalidasi data kemiskinan tersebut. Sortir dari data yang telah ada hingga turun langsung ke lapangan akan dilakukan. “Saat ini kami akan coba sortir dulu data yang ada, kemudian baru coba dicek ke lapangan,” ucap pria yang akrab disapa Jami, didampingi Budi Mulia, Kabid Pemberdayaan Sosial.
Selama ini mereka sudah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hanya saja data itu hanya sebagai acuan penerima manfaat bantuan dan calon penerima bantuan. Sehingga belum bisa dijadikan data umum warga miskin. “DTKS tidak bisa mencerminkan data kemiskinan absolut. Warga miskin yang tidak memiliki akses terhadap kesehatan, pendidikan dan sulit memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan,” urainya.
Gerak Cepat Pemkab Kutim, Turunkan Angka Kemiskinan
Maka Dissos mencoba melihat lagi data DTKS itu. Diputuskan warga miskin adalah yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH). Sejauh ini datanya masih coba disortir per kecamatan. “Karena sesuai DTKS, penerima PKH ini adalah warga dengan kemiskinan terbawah,” katanya.
Selanjutnya jika proses validasi ini kelar, pihaknya akan menyerahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim. Langkah intervensi akan ditetapkan oleh Bappeda sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. “Tapi sebenarnya program dari pusat juga sudah cukup banyak dan bisa dikolaborasikan,” ungkapnya.
Selain PKH ada bantuan BPJS, bantuan Sembako dan lainnya. Tinggal bagaimana dipadukan jika ada program dari daerah. Termasuk nantinya jika ada keterlibatan perusahaan yang ada di Kutim dengan memberdayakan warga di desa sekitar. “Tinggal bagaimana nanti menyesuaikan dengan kantong-kantong kemiskinan. Yang jelas saat ini kami coba tuntaskan dulu validasi datanya,” tandasnya. (nz)
