Upnews.id, Samarinda – Ahmat Sopian Noor, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, menyoroti masih ada 19 ribu pekerja rentan yang belum tercover BPJS Ketenagakerjaan di Kota Tepian.
Dirinya menyebut kondisi itu lantaran penerapan program BPJS Ketenagakerjaan masih menghadapi sejumlah kendala yang menghambat pelaksanaannya secara maksimal.
Baca Juga : Ahmat Sopian Dorong Kesetaraan Insentif Guru Kota dan Provinsi
“Kami ingin membayarkan BPJS Ketenagakerjaan kepada sekitar 19 ribu pekerja rentan, tetapi tidak ada regulasinya. Data yang diperlukan harus lengkap, seperti by name, by phone, by address, dan rekening,” kata Ahmat Sopian Noor, Jumat (5/7/2024).
Menurutnya, selain masalah regulasi, seringnya mutasi SDM yang menangani bidang ini juga menjadi hambatan.
SDM di Samarinda sering kali mengalami mutasi terlalu cepat, terutama mereka yang mengurus bidang ini. Akibatnya, apa yang sudah direncanakan tidak berjalan maksimal.
Saat ini, anggaran yang tersedia untuk program BPJS Ketenagakerjaan di Samarinda hanya sebesar Rp14 miliar rupiah, ditambah dengan bantuan presiden sebesar Rp3,8 miliar, sehingga totalnya mencapai sekitar Rp18 miliar.
Sopian menilai anggaran ini perlu ditingkatkan untuk melaksanakan pelatihan dan kegiatan lain yang mendukung.
Baca Juga : 14.500 Pekerja Rentan di Kutim Resmi Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan
“Anggaran yang tersedia saat ini hanya Rp14 miliar rupiah ditambah dengan bantuan presiden sebesar Rp3,8 miliar, jadi totalnya sekitar Rp18 miliar. Anggaran ini perlu ditingkatkan untuk melaksanakan pelatihan dan kegiatan lain,” tegasnya.
Sopian berharap, dengan mengatasi kendala-kendala tersebut, program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan di Samarinda dapat berjalan lebih efektif dan mencapai sasaran yang diinginkan.
“Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah regulasi, memperkuat SDM, menambah anggaran, dan memastikan informasi tersebar merata agar program ini bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (*/Ir/Dr-Adv)
