Upnews.id Sangatta- Pemkab Kutai Timur (Kutim) bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kutim melaksanakan agenda penandatanganan nota kesepakatan Rancangannya Awal (Ranwal) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Timur tahun 2021-2026, di ruang sidang utama paripurna DPRD Kutim, Selasa (27/4/21).
Sidang penandatanganan nota kesepakatan Ranwal RPJMD Kutim tahun 2021-2026 dilakukan langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman didampingi Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang. Rapat dibuka dan dipimpin oleh wakil ketua II Arfan dan turut dihadiri anggota Bapemperda DPRD Kutim.
Dari paripurna sebelumnya, disampaikan ada 18 poin masalah yang merupakan masukan dari DPRD Kabupaten Kutai Timur, kemudian menghasilkan tujuh poin nota kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif.
Ketua Bapemperda Agusriansyah Ridwan mengatakan, tujuh poin nota kesepakatan tersebut merupakan rangkuman sacara umum dari 18 poin yang merupakan masukan dari DPRD Kutim.
“Jadi rangkuman 18 poin itu merupakan hasil analisis, baik yang ditemukan secara faktual di lapangan terkait isu kebijakan. Seperti isu kebijakan terkait masalah sampah, bagaimana agar sampah di Kutim ke depan tidak hanya dikumpulkan tapi bisa diolah menjadi satu bahan yang bisa digunakan masyarakat,” jelas Ketua Bapemperda Agusriansyah.
Atas penandatanganan nota tersebut, diharapkan menjadi komitmen dan sinergitas antara legislatif dan eksekutif dalam menyelenggarakan pembangunan di Kutai Timur.
Dalam nota kesepakatan yang ditandatangani, terdapat tujuh poin rangkuman dari sebelumnya 18 poin masukan Bapemperda terhadap Ranwal RPJMD.Ketujuh poin tersebut kemudian disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD melalui penandatanganan.
Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang meyakini dengan adanya penandatanganan nota kesepakatan tersebut, Pemerintah dan DPRD dapat saling bersinergi untuk melaksanakan visi-misi kepala daerah.
“Program yang kemaren kita lanjutkan, tapi program yang ada di kepemimpinan baru juga tetap kita masukkan ke RPJMD supaya tetap tersinergi dengan DPRD Kutim,” terangnya. (adv)
